Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang juga menjadi proyek prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dukungan pembangunan PSN juga turut meningkatkan investasi di Indonesia, di antaranya terdapat 211 proyek dan 13 program yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 dengan perkiraan total investasi sebesar Rp5.746,9 triliun.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden RI Joko Widodo juga telah memberikan arahan agar seluruh PSN yang dibangun dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, seperti terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, diharapkan juga PSN yang sudah ditetapkan dan dibangun Pemerintah dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Pembangunan IKN sebagai salah satu PSN harus terus diawasi, untuk itu Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian Marcia, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otoritas IKN Mia Amalia, beserta rombongan Delegasi UN-Habitat yang terdiri dari 15 negara melakukan kunjungan lapangan ke IKN pada Senin (6/11). IKN sendiri diharapkan dapat mulai dioperasionalkan secara bertahap mulai Agustus 2024.

Kunjungan tersebut dihadiri perwakilan delegasi yang berasal dari Jepang, India, Thailand, Kamboja, Uganda, Kenya, Laos, Srilanka, Mongolia, Pakistan, Filipina, Belgia, Bhutan, dan Bangladesh. Kunjungan lapangan kemarin difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Para rombongan dan delegasi berkesempatan melihat langsung bagaimana perkembangan pembangunan IKN secara umum, dan KIPP IKN secara khusus, yakni di antaranya Titik Nol Nusantara, Techno Park, kawasan komplek Kementerian Koordinator, kawasan Istana Negara, kawasan pemukiman pegawai, kawasan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta hunian pekerja konstruksi.

Pembangunan IKN yang mengusung konsep forest city dan sustainable city akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia Emas 2045. Sejak dimulainya Pembangunan IKN pada November 2022 hingga sekarang, menurut data dari Otorita IKN, bahwa progresnya telah mencapai sekitar 52%, sehingga diharapkan pada 2024 IKN sudah dapat dioperasionalkan untuk kegiatan pemerintahan. (dep6/rep/fsr)

***