Salah satu isu utama yang dimiliki Indonesia adalah masalah pengangguran. Setiap tahun setidaknya ada 2 (dua) juta penambahan angkatan kerja baru yang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menyambung hidup mereka. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya diperlukan bauran instrumen kebijakan pemerintah yang tepat.

Pemerintah mulai menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. RPP NSPK tersebut merupakan tindak lanjut dari RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini draft dan naskah akademiknya telah diserahkan kepada DPR RI sejak 12 Februari lalu.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin berkualitas SDM sebuah negara, maka akan semakin maju negara tersebut. Untuk itu, kebijakan peningkatan kualitas SDM diperlukan agar bisa menaklukkan persaingan global.

RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah diberikan draft dan naskah akademiknya kepada DPR pada 12 Februari 2020 bertujuan untuk memperluas peluang usaha demi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perizinan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi menyerahkan BMN berupa Gedung Kantor dan lainnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua MK Anwar Usman pun turut hadir saat acara Penandatanganan BAST Alih Status Penggunaan BMN tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri yang di bawah koordinasinya mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Jakarta (13/2). Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan visi Presiden Joko Widodo, yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.