Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaiaan Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan hutan, Izin dan Hak Atas Tanah, telah diterbitkan juga Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) Bidang Perekonomian secara Provinsial Nomor 1-32 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI) Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di Provinsi.

Pemerintah mendorong Reforma Agraria sebagai program pemerataan ekonomi melalui pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Reforma Agraria juga termuat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan selesai pada semester 1 Tahun 2024. 

Pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu PSN yang juga menjadi proyek prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dukungan pembangunan PSN juga turut meningkatkan investasi di Indonesia, di antaranya terdapat 211 proyek dan 13 program yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 dengan perkiraan total investasi sebesar Rp5.746,9 triliun.

Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di masyarakat. Di sisi lain, wilayah pedesaan memiliki berbagai potensi yang perlu dikelola menjadi aktivitas dan produk bernilai tambah agar dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan memerlukan dukungan peran dari para wirausaha di sepanjang rantai nilai produk atau komoditas yang dikembangkan.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menguatkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah telah menginisiasi model kemitraan closed loop agribisnis hortikultura dengan melibatkan petani, koperasi, perbankan, offtaker dan pelaku usaha dari hulu hingga hilir. Program kemitraan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani melalui pendampingan proses budi daya dan kepastian akses pasar.

Pembangunan Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek), yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), menjadi salah satu upaya alternatif Pemerintah untuk mengurangi kemacetan di kawasan metropolitan Jabodetabek. Angkutan umum massal berbasis rel ini dihadirkan untuk mendorong perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum yang diharapkan akan dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek yang diestimasikan bisa mencapai Rp100 triliun per tahunnya.