Publikasi Siaran Pers

Siaran Pers

18 May 2020 15:17

Pemerintah Kaji Kebijakan Sosial Ekonomi Menuju Normal Baru

Sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi, Pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia menuju tatanan kehidupan yang baru (Normal Baru) agar berangsur-angsur berjalan normal, dengan tetap memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan.


18 May 2020 12:03

Pemerintah Membangun Ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Melalui Perpres 64 Tahun 2020

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai upaya untuk membangun ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sehat, berkesinambungan, dan berkeadilan. Perpres ini mencakup penyempurnaan kebijakan tentang pengelolaan JKN secara lebih komprehensif dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.


15 May 2020 09:39

[Siaran Pers] - Menko Airlangga Lantik 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) Kemenko Perekonomian

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami perubahan organisasi, baik pada nomenklatur level Eselon I maupun level di bawahnya.


14 May 2020 14:45

[Siaran Pers] - Gerakan #BanggaBuatanIndonesia Perkuat UMKM Bangsa

Perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce kini kian populer dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19, karena dapat membuka pasar baru dan tidak memerlukan kehadiran fisik...


13 May 2020 18:15

[Siaran Pers] - Pemerintah Mengkaji Potensi Lahan Persawahan Baru demi Antisipasi Krisis Pangan

Pemerintah berencana untuk membuka lahan persawahan baru untuk mengantisipasi peringatan dari FAO tentang kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah akan melakukan case study di wilayah yang sudah ditentukan dalam waktu 3 minggu ke depan.


08 Apr 2020 16:30

Pemerintah Membebaskan Pembayaran Bunga dan Penundaan Pembayaran Pokok Paling Lama 6 bulan untuk KUR yang Terdampak Covid-19

Dengan semakin meningkatnya eskalasi penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia, telah mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam rangka membantu UMKM tersebut, pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran KUR untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan. Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.