Perubahan iklim tidak hanya menjadi isu satu atau dua negara tetapi telah menjadi isu yang diperhatikan dunia. Selama ini Indonesia turut berkontribusi menindaklanjuti isu perubahan iklim melalui berbagai kebijakan nasional dan internasional, salah satunya ikut aktif dalam Konferensi Tingkat Tinggi Conference of the Parties ke 28 (KTT COP28) yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, 30 November hingga 12 Desember 2023.

Industri otomotif merupakan salah satu kontributor terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, kekuatan industri otomotif di Indonesia setidaknya didukung oleh 26 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun. Industri otomotif juga telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang, serta lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai pasok otomotif dari tier 1 sampai 3.

Transformasi digital menjadi salah satu kunci penting dalam percepatan pemulihan dan peningkatan daya tahan ekonomi, sehingga menempatkan sektor ekonomi digital menjelma sebagai kekuatan baru perekonomian nasional. Tercatat, ekonomi digital Indonesia pada tahun 2023 mampu mendominasi hingga 40% dari nilai total transaksi ekonomi digital pada pangsa pasar ASEAN.

Dalam ruang kerja sama internasional, Indonesia menekankan kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua negara dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan sebagai landasan utama. Indonesia sendiri berperan aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional seperti ASEAN, G20, APEC, RCEP, dan forum kerja sama internasional lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Member of the Executive Committee, World Economic Forum (WEF), Joo-Ok Lee di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (1/12). Dalam kesempatan ini, Executive Committee Joo-Ok Lee menyampaikan undangan dari pendiri dan Executive Chairman WEF Prof. Klaus Schwab kepada Presiden Joko Widodo untuk menghadiri WEF Annual Meeting (WEFAM) 2024 yang akan diadakan di Davos, Swiss pada tanggal 15-19 Januari 2024.

Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang masa evaluasi atas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA).