Hak-hak masyarakat dalam melakukan permohonan informasi
Jumat, 17 April 2015 - 17:09
Dokumen Lampiran
NoDeskripsiFilenameFilesize 
1UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publikuu-no-14-tahun-2008.pdf180 KB
Hak-hak masyarakat dalam pelayanan informasi publik
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
I.        Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kecuali(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau intra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
 
II.      PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasitidak diberikan,tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
 
III.   Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentangditerima atau tidaknya permohonan informasi dalamjangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
 
IV.    Biayayang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusanPimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah (diisi sesuai dengan surat keputusanPimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)/ Peraturan Nomor Tahun tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
V.      Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID (misal:menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
 
VI.    Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.
Layanan Permohonan InformasiLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Layanan Informasi TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan