Sumber ekon.go.id

Entry Meeting LKKL 2020: Pemerintah Berkomitmen Wujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan

13 Jan 2021 16:23

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pimpinan Kementerian dan Lembaga (K/L) bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari K/L yang dipimpinnya.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah anggaran berakhir, atau untuk Tahun Anggaran 2020 Laporan Keuangan selambat-lambatnya disampaikan pada 19 Februari 2021 sesuai kesepakatan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Kementerian Keuangan.

Pada 2020 lalu, BPK RI melaksanakan pemeriksaan terhadap 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Dari pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 84 LKKL, opini Wajar Dengan Pengecualian kepada 2 LKKL, dan 1 opini Tidak Menyatakan Pendapat kepada 1 LKKL. Hal tersebut merupakan sebuah peningkatan jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan di 2019, yakni LKKL yang belum mendapatkan opini WTP menurun dari 5 menjadi 3 LKKL.

“Capaian ini tentu sangat membanggakan dan perlu dihargai, sebagai hasil kerja keras dari seluruh K/L terkait, dalam memperbaiki akuntabilitas keuangan negara. Tentu kami berharap capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di tahun ini,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya di acara Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020, secara virtual di Jakarta, Rabu (13/1).

Pada 2020, pandemi Covid-19 memberi tekanan besar pada keuangan negara dan perekonomian nasional. Secara umum, kebijakan penggunaan belanja pemerintah di 2020 diarahkan kepada refocusing atau realokasi belanja untuk penanggulangan pandemi dan penanganan kesehatan, serta menjaga perekonomian, baik sisi permintaan maupun penawaran. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontraksi perekonomian yang lebih dalam dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Tantangan yang juga harus kita hadapi adalah menjaga akuntabilitas di awal masa pandemi ini. Perubahan dan perkembangan yang terjadi sangat dinamis, dan banyak langkah extraordinary yang harus diambil untuk mengatasi kondisi yang tidak biasa ini pula. Dalam perjalanannya, kita harus melakukan penyesuaian dan relaksasi berbagai aturan, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitasnya,” ungkap Menko Airlangga.

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dilakukan melalui penetapan dasar hukum yang jelas, melalui proses konsultasi dengan DPR, serta kerja sama dengan lembaga dan aparat penegak hukum, terutama dengan BPK RI, dalam rangka monitoring pelaksanaan Program PEN.

“Kita patut bersyukur bahwa pelaksanaan APBN 2020 telah ditutup dengan capaian yang baik. Realisasi sementara, dari data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja negara naik 12,2% dari realisasi 2019, dan telah secara nyata membantu penanganan covid-19 (khususnya berdampak positif kepada masyarakat dan perekonomian),” ujar Menko Airlangga.

Sementara, tahun 2021 diharapkan menjadi tahun yang penuh peluang, dengan didukung pulihnya daya beli masyarakat dan sektor industri. Juga disokong oleh berlanjutnya Program PEN, pelaksanaan vaksinasi, reformasi regulasi melalui aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, dan sejumlah strategi pengungkit pertumbuhan lainnya.

Penanganan pandemi yang tepat disertai dengan peningkatan ekonomi dan iklim investasi, merupakan suatu prasyarat dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan seluruh stakeholder, terutama dengan BPK RI yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menutup sambutannya, Menko Perekonomian menegaskan bahwa para Pimpinan K/L di bawah lingkup pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II berkomitmen terus menjaga penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance), dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel, serta transparan, terutama di masa pandemi ini.

“Supaya seluruh kebijakan dan program pemerintah memberikan hasil optimal sesuai rencana dan harapan kita bersama. Di samping itu, juga untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan mewujudkan visi Indonesia Maju, menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” pungkas Menko Airlangga. (rep/iqb)


Bagikan di | Cetak | Unduh