KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.02.04/165/SET.M.EKON.3/05/2026

TPIP dan TPID Wilayah Jawa Perkuat Sinergi Produksi Pascapanen dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan dan Kesejahteraan Nasional

Surabaya, 20 Mei 2026
 

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Capaian tersebut turut didukung oleh stabilitas harga yang tetap terjaga, tercermin dari inflasi nasional pada April 2026 sebesar 2,42% (yoy), atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut tidak terlepas dari sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ke depan, berbagai risiko tetap perlu diantisipasi, terutama tekanan eksternal, dinamika harga komoditas global, serta potensi gangguan cuaca seperti El Nino yang dapat memengaruhi pasokan dan harga pangan nasional.

“Kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN/BUMD, dan pelaku usaha pangan perlu terus dioptimalkan, mengingat Pulau Jawa merupakan sentra produksi pangan sekaligus pusat distribusi terbesar di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID Wilayah Jawa yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia di Surabaya, Rabu (13/05).

Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, khususnya melalui penguatan produksi dan distribusi pangan antardaerah. Pulau Jawa memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 57,24% terhadap PDB nasional pada Triwulan I 2026, sekaligus sebagai sentra utama produksi dan distribusi pangan.

Rakor TPIP-TPID Wilayah Jawa menyepakati sejumlah langkah jangka pendek pengendalian inflasi di tengah ketidakpastian global dan potensi El Nino. Langkah tersebut difokuskan pada penguatan produksi pangan melalui dukungan sarana prasarana dan adaptasi iklim, penguatan regenerasi dan kapasitas SDM pertanian, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, penguatan offtaker dan kelembagaan pangan daerah, serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan distribusi pangan.

Dalam jangka menengah-panjang, penguatan ketahanan pangan di wilayah Jawa diarahkan melalui lima agenda utama, yaitu penguatan produksi pangan melalui dukungan sarana prasarana dan adaptasi iklim, penguatan tata kelola dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan inovasi dan adaptasi pertanian berbasis risiko, penguatan korporatisasi dan bankability petani, serta penyempurnaan neraca pangan dan sistem informasi pasokan.

Rangkaian Rakor TPIP-TPID Wilayah Jawa tersebut juga dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa dengan tema “Sinergi Penguatan Produksi Pascapanen dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan dan Kesejahteraan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global” di Sidoarjo, Jawa Timur, yang dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. GPIPS menjadi langkah konkret untuk memperkuat keterhubungan produksi, pengelolaan pascapanen, distribusi, dan stabilisasi harga pangan antardaerah secara lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Gubernur Khofifah menekankan bahwa dinamika lokal maupun global akan memengaruhi volatilitas harga pangan. Oleh karena itu, penguatan produksi, distribusi, dan kerja sama antardaerah menjadi penting untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mendukung implementasi GPIPS, berbagai skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Jawa terus diperluas, mulai dari kerja sama penyediaan komoditas pangan, kios pangan murah, penyerapan dan pemasokan pangan, hingga dukungan distribusi kebutuhan pangan antardaerah. Salah satu implementasinya diwujudkan melalui kerja sama antara Rumah Tani Nusantara dan pelaku usaha binaan Bank Indonesia di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Boyolali untuk pengiriman bawang merah sebanyak 7 ton ke Kabupaten Kuningan, dengan dukungan logistik dari PT Pos Indonesia.

Lebih lanjut, Deputi Ferry menyampaikan bahwa optimalisasi peran BUMN logistik perlu terus didorong, termasuk melalui dukungan PT Pos Indonesia dalam distribusi komoditas pangan di wilayah Sumatera dan Jawa. Selain itu, peluang kerja sama antara Perum Bulog Jawa Timur dan PT Pelni juga terus diperkuat untuk mendukung distribusi beras dari Jawa Timur menuju Indonesia Timur. Ke depan, sinergi BUMN logistik akan terus diperkuat untuk menekan biaya logistik dan memperluas jangkauan distribusi pangan antardaerah.

Rakor dan peluncuran GPIPS turut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Direktur Operasi PT Pos Indonesia, Direktur Pengadaan Perum Bulog, serta perwakilan Kementerian/Lembaga, anggota TPID wilayah Jawa, BUMN/BUMD, dan pelaku usaha pangan. (dep1/map/tam)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia