Dalam era disrupsi digital dan keterbukaan informasi saat ini, unit humas Pemerintah harus mampu menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi bagi publik sekaligus menekan penyebaran masifnya disinformasi. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar unit kehumasan Pemerintah, diharapkan ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud.

Sebagai bagian rencana kerja yang berkelanjutan dalam meningkatkan kerja sama antar unit kehumasan Pemerintah, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan (KLIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kota Bandung pada Kamis (22/01).

“Program kita mulai awal tahun ini untuk terus melanjutkan koordinasi dengan kehumasan K/L lainnya menyangkut penyebaran informasi di bidang perekonomian. Selain itu, dalam hal pengelolaan media sosial, Kota Bandung kami nilai sangat baik. Untuk itu kami perlu belajar dan berdiskusi dengan teman-teman Humas di Kota Bandung,” jelas Pranata Humas Ahli Madya Kemenko Perekonomian Ferry Surfiyanto.

Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Selanjutnya diteruskan dalam diskusi terkait sistem pengelolaan dari media sosial yang dimiliki hingga produk atau konten publikasi yang dihasilkan.

Kemenko Perekonomian sendiri mengampu berbagai kebijakan dan program di bidang perekonomian, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), transisi energi, pariwisata, kerja sama ekonomi internasional, dan ekonomi digital. Seluruh kebijakan dan program tersebut harus dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Terakhir ini kita punya Program Magang Nasional dan konten yang kita publikasikan mempunyai engagement cukup tinggi di media sosial kami. Banyak pertanyaan yang muncul. Jadi terdapat kebutuhan yang luar biasa untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan instansi lain, termasuk dengan Pemda, supaya bisa menyebarkan informasi tentang kebijakan atau program ekonomi seperti itu agar dapat menyasar masyarakat yang lebih luas lagi,” tutur Prahum Madya Ferry.

Kolaborasi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat menjadikan komunikasi publik sebagai jembatan efektif antara kebijakan ekonomi nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang juga bergantung kepada pemahaman bersama dan koordinasi yang solid di semua lini. Kolaborasi yang konkret, nyata, dan terstruktur akan menjadikan pesan komunikasi dapat tersampaikan secara efektif bagi publik.

“Humas Ekon juga terus berkolaborasi dengan seluruh jaringan media pemberitaan maupun penyiaran nasional, termasuk radio Nah, kenapa kita melakukan ini, karena kita tahu challenge-nya kan noise dan kecepatan informasi, supaya ruang publik tidak diisi dengan informasi yang sifatnya bias atau hoaks,” pungkas Prahum Madya Ferry.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Humas dan Informasi Publik Kemenko Perekonomian dan Diskominfo Kota Bandung berkolaborasi dalam pembuatan video reels yang akan diseminasikan pada akun media sosial masing-masing instansi.

Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya yakni Kepala Bidang Data dan Statistik Diskominfo Kota Bandung Rina Karlina, Ketua Tim Kerja Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Diskominfo Kota Bandung Tanny A. R., Pengelola Konten dan Media Sosial Humas Kota Bandung Saraswatie Puteri, serta tim dari Kelompok Kerja Humas dan Informasi Publik Kemenko Perekonomian. (rep/fsr)

***