Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana melalui penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam memastikan penanganan pascabencana berjalan terintegrasi, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.

“Pemulihan ekonomi pascabencana harus dilakukan secara bersama oleh seluruh stakeholders. Pembangunan hunian dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, BNPB, dan Danantara melalui BUMN Karya. Sementara itu, isi hunian, biaya hidup, dan modal usaha diberikan melalui Kementerian Sosial, penyaluran beras oleh Bapanas, serta dukungan distribusi logistik oleh BUMN sektor logistik. Dengan skema ini, kondisi korban dan perekonomian wilayah terdampak diharapkan segera pulih,” ungkap Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wilanti saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah pada 14-15 Januari 2026.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program Pemerintah telah menjangkau masyarakat terdampak bencana, sekaligus mendorong percepatan transisi dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam fase ini, Pemerintah mendorong percepatan penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara).

Di Kabupaten Bener Meriah, Kementerian PU tengah membangun 204 unit huntara yang yang dibangun secara terpusat dan dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh PT Waskita Karya dengan target serah terima sebelum Ramadan. Sedangkan di Kabupaten Aceh Tengah, BNPB telah memulai pembangunan huntara tahap 1 sebanyak 781 yang tersebar di beberapa titik di Kecamatan Ketol dan Linge, dengan target penyelesaian pada akhir Januari 2026.

Selain pembangunan hunian, bantuan pangan bencana berupa beras telah disalurkan masing-masing sekitar 1.411 ton di di Kabupaten Bener Meriah dan sekitar 1.222 ton di Kabupaten Aceh Tengah. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), juga mendorong percepatan penyaluran bantuan pangan reguler berupa beras dan minyak goreng, khususnya di wilayah bencana.

Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan beras tambahan sebesar 10kg per keluarga per bulan bagi korban bencana yang diintegrasikan dengan penyaluran bantuan sosial bencana. “Apabila Pemda masih membutuhkan bantuan pangan, dapat mengajukan tambahan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bapanas,” tambah Asdep Yuli.

Terkait dengan bantuan sosial bagi korban terdampak bencana, Pemerintah memberikan santunan korban meninggal dunia sebesar Rp15.000.000/jiwa, santunan korban luka berat sebesar Rp5.000.000/jiwa, bantuan isi huntara/huntap sebesar Rp3.000.000 per keluarga, bantuan jaminan hidup (pengganti lauk) sebesar Rp15.000/hari/jiwa selama 3 bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5.000.000. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kemensos telah menerima data final untuk korban meninggal dunia dan saat ini tengah memproses pencairan santunan kepada ahli waris.

Selain bantuan sosial, Pemerintah juga mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui penguatan pemasaran hasil pertanian di wilayah terdampak. Kerjasama antara Rumah Tani Nusantara dengan PT Pos Indonesia diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi hasil panen petani sehingga roda perekonomian masyarakat tetap berputar.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bupati Bener Meriah dan Rumah Tani Nusantara untuk pengembangan ekosistem pertanian terintegrasi bagi komoditas unggulan seperti kentang, jagung, hingga cabai. Dalam waktu dekat, Rumah Tani Nusantara juga akan mengirimkan sekitar 30 ton kentang dari Aceh Tengah ke Jakarta.

Bupati Bener Meriah dan Bupati Aceh Tengah menyambut positif kunjungan kerja tersebut. Secara khusus, Bupati Bener Meriah menyampaikan bahwa Pemda saat ini berfokus pada pemulihan pasca bencana, namun masih memerlukan dukungan, khususnya dalam percepatan pemulihan ekonomi agar hasil panen petani dapat dijual dengan harga yang layak.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah menyampaikan bahwa kondisi wilayahnya masih sangat “khusus”, dengan beberapa desa yang hingga kini terisolasi akibat akses jalan dan jembatan yang terputus. Oleh karena itu, diperlukan dukungan Pemerintah Pusat untuk percepatan pembukaan akses tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kerjasama dengan Rumah Tani Nusantara yang telah diinisiasi sejak akhir tahun lalu dapat memberikan dampak positif bagi petani. Pasca kunjungan ini, diharapkan ada lanjut nyata berupa program-progam Pemerintah Pusat yang dapat diimplementasikan untuk pemulihan masyarakat Aceh Tengah.

Rangkaian kunjungan juga mencakup peninjauan langsung ke lokasi jembatan rusak akibat bencana, pusat pengungsian, dan lokasi pembangunan huntara, serta dialog langsung dengan masyarakat terdampak. Selain itu, tim juga meninjau Bandara Takengon Rembele dan Bandara Malikussaleh Lhokseumawe, serta pelabuhan Lhkseumawe yang menjadi salah satu hub utama logistik pada tanggap darurat bencana di Aceh.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain yakni Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal yang menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan pascabencana melalui optimalisasi dana desa, serta pengembangan Program Tani Anti Rugi yang dapat memberikan perlindungan bagi petani apabila terjadi kondisi kahar seperti bencana. (dep1/map/fsr)

***