Transformasi digital di bidang kebijakan publik menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang efektif, transparan, dan berbasis data. Dalam upaya tersebut, Kemenko Perekonomian menunjukkan langkah nyata melalui penyelengaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Diseminasi Kebijakan Berbasis Bukti melalui Sistem Informasi Berbasis Web” di Bogor, Jumat (12/09). Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk membahas solusi atas tantangan pengelolaan output kebijakan yang selama ini masih terfragmentasi dan belum terstandarisasi.

Kegiatan ini merupakan upaya Kemenko Perekonomian untuk mendorong pergeseran paradigma menuju sistem informasi kebijakan yang terintegrasi, aman, dan berkesinambungan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat posisi kelembagaan sebagai pusat rujukan, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis bukti.

“Pada jangka pendek ini, kita bangun sistem publikasi kebijakan yang terintegrasi, selanjutnya kita akan mulai membangun jurnal sendiri. Keduanya sebagai embrio pembentukan Pusat Studi Kebijakan Ekonomi nantinya,” ungkap Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Perekonomian Evita Manthovani pada kesempatan tersebut.

Dalam pembukaan forum tersebut, Evita Manthovani menekankan urgensi pengelolaan sistem publikasi dan diseminasi kebijakan yang efektif melalui suatu program/unit khusus. Menurut Evita Manthovani, pengelolaan yang baik akan meningkatkan kualitas kebijakan, menjamin kesinambungan pengetahuan strategis, dan memudahkan akses referensi substansial, sehingga Kemenko Perekonomian dapat menjadi pusat rujukan kebijakan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, FGD tersebut juga menghadirkan 2 orang narasumber yang telah berpengalaman dalam melaksanakan praktik baik di bidang transformasi digital kebijakan publik. Forum ini menjadi ajang berbagi wawasan, strategi, dan pengalaman untuk memperkuat sistem publikasi kebijakan pemerintah secara menyeluruh.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (MK) Kurniasih Panti Rahayu dalam paparannya menyampaikan bahwa MK secara rutin menerbitkan buku dan jurnal sebagai bagian dari tugas dan fungsi mengembangkan kajian hukum konstitusi. Melalui penerbitan ini, MK tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai institusi yang aktif mendorong pengembangan keilmuan dan pemikiran hukum konstitusi di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Departemen Biologi IPB sekaligus Chief Editor HAYATI Journal of Biosciences Iman Rusmana memaparkan strategi membangun jurnal kebijakan ekonomi yang mencakup aspek perencanaan, tata kelola, dan keberlanjutan. Materi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Kemenko Perekonomian dalam mengembangkan jurnal kebijakan sendiri secara profesional.

Agenda FGD ini turut dihadiri oleh perwakilan unit kerja dari setiap kedeputian di lingkungan Kemenko Perekonomian, khususnya para analis kebijakan. Para narasumber secara interaktif berbagi praktik baik dalam pengelolaan sistem publikasi dan diseminasi kebijakan yang efektif. Dengan sistem yang terstruktur, transparan, dan berbasis data, hasil kajian dan analisis kebijakan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. (mkks/map/fsr)

***