Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di tahun 2029, Pemerintah gencar menarik minat para investor, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur berkualitas mumpuni. Berdasarkan proyeksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur nasional tersebut mencapai lebih dari Rp10.303 triliun.

Ketersediaan APBN/D yang terbatas mendorong perlunya peningkatan peran dari berbagai pihak, khususnya dari sektor swasta. Terjadinya penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) senilai 25,6% semakin membatasi ruang gerak daerah untuk mencapai target pembangunan infrastrukturnya. Hal ini berarti pembiayaan non APBN kini menjadi tulang punggung pembangunan.

“Pembangunan infrastruktur adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, kebutuhan pembiayaan yang sangat besar tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD. Kita harus mencari solusi pembiayaan alternatif dan inovatif,” ujar Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wilanti dalam sambutannya pada acara “Sosialisasi Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Daerah”, di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (18/09) lalu.

Acara “Sosialisasi Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Daerah” ini diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, khususnya Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.

Acara yang dihadiri secara luring maupun daring oleh perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Pemerintah Daerah (Pemda) yang berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, serta mitra pembangunan ini bertujuan meningkatkan pemahaman Pemda tentang berbagai skema pembiayaan alternatif guna mempercepat penyediaan infrastruktur daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam forum ini, Pemda didorong untuk tidak hanya mengandalkan pembiayaan konvensional, tetapi juga menjajaki berbagai instrumen kreatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/KPDBU), pinjaman daerah, penerbitan obligasi/sukuk daerah, Land Value Capture (LVC), serta pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD). Pemda juga dapat melakukan sinergi pendanaan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya sesuai kewenangan daerah.

“Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan mitra swasta adalah kunci untuk mewujudkan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, kami berharap Pemda dapat menyusun kerangka strategis yang konkret dan aplikatif, dalam pemilihan skema pembiayaan kreatif, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah,” ungkap Asdep Yuli.

Turut hadir sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut yakni Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Kemenko Perekonomian, Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovatif Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kemenkeu, perwakilan Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri, Asisten Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK, Direktur Pembiayaan Publik PT SMI, dan Deputi Direktur Bisnis PT PII. (dep1/rep/fsr)