KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.02.04/281/SET.M.EKON.3/08/2025

Dukungan Peningkatan Literasi dan Inklusivitas Ekonomi Syariah

Jakarta, 14 Agustus 2025

Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu arus baru ekonomi yang mampu berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional guna memperkuat ketahanan perekonomian nasional. Dalam lima tahun terakhir, ekonomi dan keuangan syariah makin menunjukkan kemajuan positif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma’ruf Amin yang juga seorang tokoh ekonomi syariah nasional beranggapan bahwa ekonomi syariah harus menginspirasi lembaga lain yang konvensional, bahkan ke sistem perundangan-undangan yakni harus ada undang-undang ekonomi syariah komprehensif yang mencakup semua aspek, seperti keuangan dan asuransi yang berlandaskan sistem syariah.

“Supaya ekonomi syariah menginspirasi semua lembaga ini,” jelas K.H. Ma’ruf Amin ketika menyampaikan Leaders’ Insight dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 Tahun 2025 dengan tema “Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia”, di Jakarta, Rabu (13/08).

Dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga perlu ditingkatkan literasi masyarakat terhadap hal tersebut, sehingga akan semakin inklusif ekonomi syariah tersebut. Pangsa pasar yang tadinya bergabung di sistem konvensional harus dibuat lebih tertarik lagi untuk masuk ke dalam sistem syariah.

“Dan juga yang terakhir, kemarin kita sudah melakukan upaya transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah, supaya ada yang menavigasikan jalannya semua ini melalui Badan tersebut,” ungkap K.H. Ma’ruf Amin.

Sistem ekonomi syariah diharapkan akan menjadi salah satu arus ekonomi utama Indonesia, dan juga di dalam sistem kehidupan global hingga menjadi sebuah “way of life”.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso turut berkesempatan memberikan materi pada sesi pertama mengenai Pengembangan Ekosistem Halal Value Chain (HVC).

“Halal value chain sebenarnya satu konsep di mana mengintegrasikan prinsip syariah halal ke dalam seluruh tahapan dari proses supply chain kita. Supply chain itu rantai pasok barang kita mulai dari proses pembuatan, produksi bahan bakunya, sampai ke pengolahan logistik dan distribusi. Jadi hulu ke hilirnya harus menerapkan prinsip-prinsip halal syariah,” kata Sesmenko Susiwijono.

Bahasan itu sejalan dengan lima strategi Indonesia untuk meningkatkan peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dari peringkat ke-3 di tahun 2025 menjadi peringkat ke-1 di tahun 2029, dan menaikkan kontribusi PDB syariah dari 49,04% pada tahun 2024 ke 56,11% pada tahun 2029. Hal tersebut antara lain ditempuh dengan cara memperkuat industri halal (makanan, kosmetik, obat), memberdayakan UMKM halal, ekspor halal, keuangan syariah internasional, dan pengembangan wakaf (ZISWAF). Fokus ini didukung transformasi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru untuk memperkuat posisi ekonomi syariah secara nasional dan global.

Lebih jauh, Master Plan Industri Halal Indonesia Tahun 2023–2029 juga memiliki fokus pada empat pilar utama yaitu peningkatan daya saing, penerapan regulasi, penguatan keuangan dan infrastruktur, serta penguatan merek halal. Program prioritas juga mencakup penguatan pelaku industri halal (UMKM, pesantren, dan startup inovatif), pengembangan SDM unggul dan berdaya saing, peningkatan riset dan inovasi, penguatan halal value chain, serta pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH).

Hingga saat ini, Pemerintah telah menetapkan empat KIH strategis di Indonesia yakni Modern Halal Valley di Banten, Halal Industrial Park Sidoarjo di Jawa Timur, Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau, dan Jababeka Halal Industrial Cluster di Jawa Barat. Kawasan ini dikembangkan secara bertahap dengan infrastruktur terintegrasi guna mendukung pertumbuhan industri halal nasional.

“Inisiatif ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mempercepat ekosistem halal yang kompetitif dan berstandar global. Potensinya luar biasa. Yang paling penting, kalau kita bicara halal value chain, itu mulai bahan baku yang datang kita pastikan, sertifikasi, dan kasih label halal di sana. Kita cek dan siapkan semuanya, dari proses produksi, pengolahan, sampai ke nanti distribusinya. Semuanya menerapkan prinsip-prinsip halal. Dengan jaminan itu, tinggal kita sebarkan ke market-market, terutama ke negara-negara Islam lainnya,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Turut hadir dalam acara ini diantaranya yakni Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Anggota Dewan Komisioner OJK. (rep/fsr)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, Threads, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia