Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara nasional, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Meaningful Participation Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK) di Bandung, (23/07).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya Pasal 226 yang mewajibkan pembentukan komite nasional untuk mengoordinasikan peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan.

“Koordinasi antara pusat dan daerah harus memiliki garis kebijakan dan arah strategis yang solid, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan mekanisme koordinasi yang memastikan sinergi kelembagaan berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Plh. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Pujo Setio.

Dalam forum ini melibatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait di sektor keuangan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memperluas partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan yang inklusif dan partisipatif.

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian telah mengadakan dua sesi acara serupa. Kegiatan pertama di Bandung pada tanggal 15 Mei 2025 dihadiri oleh perwakilan antar-kementerian dan lembaga non-kementerian terkait substansi RPP Komnas LIK. Lalu kegiatan kedua, digelar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1 Juli 2025 dengan melibatkan berbagai organisasi pendidik dan akademisi guna menjaring perspektif dari kalangan pendidikan.

“RPP ini bertujuan menggabungkan aspek literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam satu koordinasi nasional yang kuat, serta mengatur mekanisme kerja sama pusat-daerah yang lebih solid melalui pembentukan Tim Percepatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah (TPLIKD), sebagai transformasi dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” tegas Plh. Deputi Pujo Setio.

Dalam sesi paparan, Prof. Ahmad Subagyo dari IKOPIN University mengungkapkan peran strategis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam mendukung akses layanan keuangan masyarakat. Saat ini terdapat lebih dari 637.000 unit LKM di Indonesia, baik yang dibentuk Pemerintah, hasil keswadayaan masyarakat, maupun sebagai bagian dari program pemberdayaan.

Peran LKM tidak hanya memberikan pembiayaan mikro, namun juga mendampingi pelaku usaha kecil melalui pelatihan manajemen usaha, penyusunan laporan keuangan, dan akses teknologi informasi. Selain itu, LKM berbasis syariah (LKMS) juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan kenaikan aset mencapai Rp623 miliar per 2023 dan pertumbuhan pembiayaan sebesar 15,85% meski menghadapi tantangan selama pandemi COVID-19.

Selanjutnya, peran pendidikan tinggi juga mendapat perhatian khusus dalam forum ini. Dr. Harmono Dekan dari Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) memaparkan keberhasilan program pengabdian masyarakat dalam meningkatkan ekonomi desa. Melalui pelatihan kewirausahaan, alih teknologi, dan program inkubasi bisnis, perguruan tinggi telah melahirkan UMKM baru dan meningkatkan omzet BUMDes binaan hingga 30% dalam kurun dua tahun.

Dalam forum tersebut, International Labour Organization (ILO) turut mendukung agenda inklusi keuangan melalui program PROMISE II Impact yang telah mendigitalisasi rantai nilai UMKM di beberapa provinsi prioritas. Di sektor susu di Jawa Barat, lebih dari 4.500 peternak tergabung dalam sistem ERP digital, dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp11,4 miliar per Januari 2025.

Program serupa juga berhasil diterapkan di sektor rumput laut di Nusa Tenggara Timur dan minyak nilam di Aceh, di mana petani terhubung dalam ekosistem keuangan digital yang memungkinkan akses pembiayaan lebih inklusif. Selain itu, ILO juga memberikan pelatihan kepada lebih dari 1.200 pelaku UMKM dan membentuk 182 trainer lokal untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan dan literasi keuangan komunitas. Digitalisasi ini juga didukung oleh penguatan infrastruktur perbankan di daerah melalui pelatihan dan pengembangan sistem teknologi bagi 25 BPR dan 11 BPD di wilayah proyek.

“Setiap masukan dari pelaksana kebijakan di pusat maupun daerah harus menjadi bagian substansial dan bermakna dari proses penyempurnaan RPP ini. Tugas selanjutnya yang lebih berat adalah penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (StraNas-LIK) yang akan mengimplementasikan RPP. Tentunya, seluruh regulasi dan kebijakan yang dihasilkan nanti mampu menjawab tantangan nyata di lapangan dan dapat diimplementasikan secara efektif,” pungkas Plh. Deputi Pujo Setio. (dep3/aml/fsr)