Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi menyeluruh pada berbagai sektor pembangunan nasional. Sektor logistik menjadi salah satu bidang strategis yang perlu untuk terus didorong reformasi dan penguatannya, mengingat peran krusial sebagai tulang punggung arus barang dan jasa yang mampu mendorong efisiensi distribusi, memperkuat konektivitas wilayah, serta meningkatkan daya saing perekonomian.

Transformasi logistik juga menjadi bagian integral dari implementasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pilar ketiga yang mencakup pengembangan infrastruktur. Untuk itu, guna mendorong peningkatan kinerja logistik nasional, Pemerintah saat ini tengah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang diharapkan dapat menjadi bagian deregulasi untuk sektor logistik.

“Kemarin kami diminta oleh Pak Menko Airlangga waktu peluncuran konferensi dan ekshibisi yang diadakan oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, agar penurunan biaya logistik dari 14,29% pada 2022 menjadi 8% di tahun 2030. Nah ini menjadi tantangan, oleh karena itu harus disiapkan rencana aksi untuk penurunan biaya logistik ini,” jelas Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Pujo Setio mewakili Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo dalam acara Meaningful Participation Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional di Kota Bandung, Jumat (4/07).

Lebih lanjut, RPerpres tersebut memiliki ruang lingkup pembahasan mulai dari Strategi Penguatan Logistik Nasional, Pengukuran Kinerja Logistik Nasional, serta Mekanisme Kerja dan Pelaporan. Strategi penguatan yang dimuat mencakup Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik, Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Logistik, dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik. Ketiga strategi tersebut selanjutnya juga dijabarkan menjadi 22 program, 97 kegiatan, dan 180 keluaran.

Melalui implementasi strategi yang telah disusun, Pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem logistik yang modern, efisien, dan responsif terhadap teknologi, membuka akses pasar yang lebih luas, mendorong produktivitas nasional, serta menarik investasi dan kemitraan global.

Kegiatan meaningful participation tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memastikan partisipasi aktif dan substansial dari seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Rperpres Penguatan Logistik Nasional. Dengan menghadirkan perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi, serta civitas akademika, pendekatan tersebut bertujuan menghimpun masukan yang konstruktif, memperkuat legitimasi kebijakan, serta memastikan substansi peraturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan riil.

Menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten yakni Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan, Ketua Tim Kerja Strategi Pengembangan Ekosistem Pos Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga Subkoordinator Bidang Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kementerian Ketenagakerjaan, sesi diskusi pertama berlangsung interaktif dengan menyorot tema mengenai Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik Nasional, Substrategi Penguatan Ekosistem Logistik Nasional, Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik Nasional, Substrategi Penguatan Digitalisasi Layanan Logistik, serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik.

Memasuki sesi diskusi kedua, antusiasme peserta kian tampak melalui berbagai masukan konstruktif yang disampaikan. Diskusi kedua tersebut menghadirkan Ketua Tim Subkoordinator Rencana Transportasi Laut & Multimoda Kementerian Perhubungan serta Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai narasumber, yang secara mendalam membahas mengenai Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone dan Sarana Penunjang Logistik dan Program Kebijakan Penanganan Zero Over Dimension Over Loading.

“Kuncinya saat ini bagaimana kita menyelaraskan upaya-upaya meningkatkan kinerja logistik ini dalam pelaksanaan rencana aksi. Kami yakin seluruh stakeholders punya harapan, punya misi, maka disinilah kita coba gerakan sehingga rencana aksi ini bisa benar-benar berjalan. Kita kawal bersama-sama sehingga bisa lebih tepat, lebih cepat, dan tentunya sesuai dengan harapan kita,” pungkas Sesdep Pujo. (dft/fsr)

***