Pemerintah Indonesia terus berkomitmen meningkatkan peran ekonomi digital dan inklusi keuangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), salah satunya melalui penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) 2025, menyampaikan apresiasinya atas kinerja Direktorat Jenderal Dukcapil yang telah berhasil mengelola data kependudukan di Indonesia, bahkan dapat dijadikan sebagai referensi utama oleh lembaga pemerintah dan swasta lainnya.

“Identitas Kependudukan Digital (IKD) penting sebagai instrumen mempercepat transformasi digital nasional. Semoga IKD dapat diintegrasikan ke berbagai sektor, seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik,” tutur Mendagri Tito, dalam Rakornas bertajuk “Urgensi Integrasi Data Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Mendukung Kebijakan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan”, di Jakarta, Rabu (23/04).

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menambahkan bahwa pada semester II-2024 total penduduk Indonesia sudah mencapai 284.973.643 jiwa, di mana total wajib KTP sebesar 207.608.291 jiwa dan sejumlah 203.619.584 jiwa (98,08%) telah merekam data KTP elektronik. Tantangan yang saat ini dihadapi meliputi dinamika data kependudukan yang terus berubah, cakupan di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T), serta Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Potensi besar integrasi IKD dalam sektor ekonomi digital dan inkluasi keuangan di Indonesia yaitu mempercepat akses keuangan formal, mendorong inovasi produk digital, meningkatkan kinerja efisiensi pemerintah dan swasta, serta menjadi instrumen diplomasi ekonomi global.

Namun di sisi lain, tantangan terbesarnya yaitu isu keamanan siber, kemudian literasi digital yang belum merata, interoperabilitas sistem, dan keterbatasan infrastruktur digital. Tanpa IKD, masyarakat akan rentan terhadap marginalisasi digital, serta sulit menjangkau layanan keuangan dan akses digital secara optimal.

“Diperlukan akselerasi percepatan IKD yang tidak hanya bersifat administratif namun benar-benar akurat dan real-time dalam mendukung pengembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, IKD sangat penting untuk memenuhi standar internasional dalam perjanjian internasional di sektor imigrasi, perbankan, dan transaksi ekspor-impor,” ujar Sekretaris Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Pujo Setio, yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai salah satu narasumber dalam Rakornas tersebut.

Peranan IKD dalam mendukung transformasi ekonomi digital dan inklusi keuangan Indonesia yaitu melalui single identity atau sebagai fondasi indentitas tunggal yang menyediakan verifikasi identitas di platform digital seperti e-wallet, mobile banking, fintech lending, dan e-commerce, lalu memperluas akses layanan keuangan formal yang memudahkan proses electronic-Know Your Customer (e-KYC) yang digunakan bank, fintech dan koperasi digital, dan mendorong transformasi layanan publik dan swasta dalam mengakses portal Pemerintah, registrasi SIM card, layanan pendidikan, BPJS, serta menjadi backbone bagi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sesdep Pujo juga menjelaskan bahwa Rakornas Dukcapil 2025 ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan yang inklusif, aman, dan efisien.

“Diperlukan strategi menyeluruh seperti penyusunan roadmap dan/atau regulasi, kolaborasi multipihak, dan edukasi publik. Dengan komitmen bersama, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal guna mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045,” pungkas Sesdep Pujo.

Turut hadir dalam acara ini yakni antara lain Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN Tubagus Nugraha, Koordinator Data dan Analisis Kependudukan Kementerian PPN/Bappenas Widaryatmo, Staf Khusus Menteri PANRB Pandu Kartika Putra, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemkomdigi Jusuf Aesculapius, serta Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. (dep3/rep/fsr)

***