Sumber ekon.go.id

Pemerintah Gandeng RRI Sosialisasikan UU Cipta Kerja

19 Oct 2020 16:46

Pemerintah kian aktif mendiseminasikan substansi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) guna memberi pemahaman yang menyeluruh dan menggambarkan manfaat yang didapat masyarakat melalui berbagai sarana publikasi. Salah satunya dilakukan hari ini (19/10) melalui jaringan Radio Republik Indonesia (RRI).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyadari bahwa untuk menjelaskan substansi UU Cipta Kerja kepada masyarakat tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk.

“Kami sadar karakteristik masyarakat Indonesia, sehingga tidak mudah menjelaskan substansi yang sebesar ini. Oleh sebab itu, di awal sebenarnya kami sudah menempuh berbagai cara,” tutur Susiwijono dalam Dialog Khusus Pro 3 RRI NET, Jakarta.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menyatakan bahwa upaya sosialisasi sebenarnya telah dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya dari kantor Kemenko Perekonomian, kementerian/lembaga terkait juga telah mulai menyampaikan informasi perihal UU Cipta Kerja.

“Masing-masing kementerian/lembaga sudah menyampaikan informasi dengan basis sektornya masing-masing,” ujar Elen.

Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan upaya sosialisasi melalui berbagai pihak misalnya melalui kepala daerah, pimpinan dewan, akademisi, hingga pengamat.

Susiwijono lantas mengajak media massa, salah satunya RRI untuk membantu menyosialisasikan UU Cipta Kerja kepada masyarakat. “Kami mohon support RRI. Tidak hanya mengenai UU Cipta Kerja karena Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) juga diamanahi di kantor Kemenko Perekonomian,” imbuhnya.

Terkait apa yang menjadi tuntutan di beberapa demonstrasi, Susiwijono menegaskan bahwa Pemerintah sesungguhnya telah menjelaskan semua aspek. Bahkan mengenai topik yang paling diperdebatkan, yaitu terkait upah minimum, pihaknya menyatakan tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan.

Mengenai besaran pesangon misalnya, Susiwijono merasa prihatin dengan pelaksanaannya. Pasalnya besaran pesangon sebelumnya memiliki persentase pelaksanaan di bawah 10 persen.

“Jadi, kalau tadi ada aturan yang dibikin maksimal tapi tidak pernah terealisasi, sekarang kita bikin yang realistis, kita tambah dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi ada jaminan bahwa itu (pesangon) akan diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Sebenarnya masalah komunikasinya yang perlu ditingkatkan,” pungkas Sesmenko. (kun/iqb)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh