Sumber ekon.go.id

ASEAN Mulai Susun Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2026-2030 sebagai bagian dari Visi ASEAN 2045

23 Feb 2024 14:25

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/55/SET.M.EKON.3/02/2024

ASEAN Mulai Susun Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2026-2030 sebagai bagian dari Visi ASEAN 2045

Vang Vieng, 20 Februari 2024

Pertemuan ke-3 Working Group on AEC Post-2025 digelar di Vang Vieng, Laos, Senin (19/2), dengan agenda utama menyusun Rencana Strategis (Renstra) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2026-2030, sebagai bagian dari dokumen Visi ASEAN 2045. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pertemuan Gugus Tugas Pejabat Tinggi Bidang Integrasi Ekonomi ASEAN / High Level Task Force on Economic Integration (HLTF-EI).

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Netty Muharni memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan working group tersebut dengan didampingi oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Pertemuan tersebut menyepakati guideline Renstra MEA 2026-2030, yang akan digunakan sebagai panduan dalam penyusunan Renstra masing-masing sektor dan pelaksanaan End Term Review (ETR) Cetak Biru MEA 2025.

“Sekretariat ASEAN perlu memfinalisasi template matriks agar lebih jelas untuk segera diedarkan kepada badan sektoral untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan ETR maupun penyusunan Renstra sektoral,” ujar Asdep Netty.

Renstra MEA 2026-2030 yang diusulkan akan terdiri dari 5 elemen utama yakni Strategic Goals, Objectives, Strategic Measures, Activities dan Performance Measures. Indonesia juga mengusulkan mekanisme reviu terhadap elemen Objectives, Strategic Measures, Activities dan Performance Measures untuk dilaksanakan secara periodik 5 tahunan. Sementara itu, elemen Strategic Goals akan dilakukan reviu pada 20 tahun ke depan atau jika diperlukan. Usulan ini dapat disepakati oleh ASEAN.

“Indonesia berpandangan bahwa semua elemen tersebut perlu direviu secara berkala untuk menjamin bahwa MEA tetap mampu menjawab tantangan ekonomi yang sangat dinamis,” ungkap Asdep Netty. 

Mekanisme lainnya yang dilakukan dalam mendukung penyusunan Renstra tersebut yaitu dilakukan studi ASEAN Post-2025 maupun survei kepada seluruh pemangku kepentingan di semua negara anggota ASEAN. Hasil dari studi maupun survei tersebut akan menjadi referensi penting dalam menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan di ASEAN. Selain itu, pertemuan tatap muka (direct interface) dengan melibatkan publik secara luas yang pernah dilakukan sepanjang tahun 2023 akan dilaksanakan kembali dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih khususnya dari kalangan bisnis, organisasi internasional dan mitra eksternal ASEAN yang direncanakan pada 29-30 April 2024.

Dalam margin pertemuan HLTF-EI ke 45 ini, juga dilaksanakan interface dengan eminent persons yang dibagi dalam dua sesi yakni sesi pertama dengan tokoh berpengaruh dan sesi kedua dengan anggota parlemen ASEAN untuk menjaring masukan lebih lanjut untuk penajaman Renstra. Eminent persons dari Indonesia yaitu Mari Elka Pangestu dan Imam Pambagyo, ikut memberikan kontribusi pemikiran yang berharga dalam sesi interface tersebut.

Renstra MEA 2026-2030 ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir 2024. Renstra tersebut bersama dengan Visi ASEAN 2045 dan Renstra 3 pilar ASEAN akan disampaikan kepada Kepala Negara untuk pengesahan pada KTT ke-46 ASEAN pada Q4-2025.  Untuk itu, dalam rangka memastikan penyusunan Renstra ini dapat berjalan tepat waktu, maka disepakati rencana kerja working group yang akan melaksanakan pertemuan sebanyak 9 kali selama tahun 2024.

Kemudian, disela-sela pertemuan HLTF-EI, juga dilaksanakan beberapa pertemuan bilateral, salah satunya dengan Laos, selaku Ketua ASEAN 2024, dan membahas tindak lanjut dari ASEAN Blue Economy Framework (ABEF) yang telah disepakati Kepala Negara dalam KTT ke 43 ASEAN. ABEF merupakan prioritas ekonomi Indonesia pada saat menjadi Ketua ASEAN 2023. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan usulan penyelenggaraan pertemuan Task Force on Blue Economy yang pertama dan pelaksanaan ASEAN Blue Economy Forum ke-2 pada tahun 2024 dan mendapat dukungan dari Laos. Indonesia juga memberikan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melalui program earnmarked yang diberikan kepada Laos. (th/d7/ltg)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia


Bagikan di | Cetak | Unduh