Sumber ekon.go.id

Miliki Opini WTP BPK 15 Kali Berturut-Turut, Kemenko Perekonomian Konsisten Mendukung Wujudkan Good Governance dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

31 Jan 2024 18:47

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

HM.4.6/33/SET.M.EKON.3/01/2024

Miliki Opini WTP BPK 15 Kali Berturut-Turut, Kemenko Perekonomian Konsisten Mendukung Wujudkan Good Governance dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Jakarta, 31 Januari 2024
 

Segenap jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu berkomitmen menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menerapkan implementasi pengendalian internal Pemerintah dan memberikan kinerja terbaik untuk Indonesia.

Terkait dengan kinerja perekonomian Indonesia, di tengah ketidakpastian global yang masih menekan berbagai negara, Kemenko Perekonomian dibawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berhasil mengantarkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% dalam 8 triwulan berturut-turut dan tercatat tumbuh lebih baik dibanding pertumbuhan berbagai negara lainnya. Capaian inflasi juga relatif terkendali, tercatat sebesar 2,61% (yoy) di tahun 2023.

“Kami optimis perekonomian tahun ini juga bisa dicapai di angka 5,2%. Dan dari segi rasio hutang pun dalam level yang aman di 38%, di bawah yang diperkenankan yaitu 60%. Di akhir tahun ini juga ada perkembangan menggembirakan terkait dengan cadangan devisa, kita mampu menembus di atas USD146,6 miliar. Dan ini karena kebijakan pengaturan devisa hasil ekspor. Jadi hasilnya konkret,” tutur Menko Airlangga dalam acara entry meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian, serta Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN pada PMO Program Kartu Prakerja Tahun 2023 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (31/01).

Menko Airlangga mengatakan implementasi tata kelola yang baik dimulai oleh manajemen dengan melakukan penerapan standar prosedur dalam pelaksanaan kegiatan, penerapan aturan dan upaya untuk menaatinya, serta internal audit yang efektif.

Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun Anggaran 2022 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini merupakan capaian WTP selama 15 kali berturut-turut sejak tahun 2008. BPK juga memberikan opini WTP pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN pada Tahun 2022, dimana Program Kartu Prakerja menjadi bagian di dalamnya.

Dengan capaian ini, Menko Airlangga menegaskan komitmen Kemenko Perekonomian untuk selalu memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK tepat waktu.

“Saya berterimakasih kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian yang seluruhnya sudah bekerja dan berproses sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa berlangsung dengan baik. Dan tentu kami berharap pemeriksaan yang dimulai hari ini untuk tahun anggaran 2023 dapat menghasilkan hasil yang juga positif. Saya juga berharap agar akses data dan dokumen dapat diberikan kepada tim dengan sebaik-baiknya dan juga seakurat-akuratnya sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja sama yang baik dalam melakukan tugas-tugas pemeriksaan di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Kegiatan entry meeting ini merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK RI selaku pemeriksa dengan Kementerian/Lembaga yang akan diperiksa untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan. Pada entry meeting di Kemenko Perekonomian, Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing menyampaikan apresiasi atas kinerja segenap jajaran Kemenko Perekonomian termasuk kinerja perekonomian Indonesia yang baik di tengah ketidakpastian global saat ini.

“Dalam kesempatan ini kami juga mengharapkan kesinambungan kerja sama dan dukungan Bapak Menko Perekonomian beserta jajaran sehingga kegiatan pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,” ujar Anggota II BPK RI Daniel.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Kemenko Perekonomian, jajaran Pejabat Eselon I dan II Kemenko Perekonomian, jajaran Pejabat Sekretariat Dewan Nasional KEK, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, Kepala Auditorat 2C BPK, serta seluruh Anggota Tim Pemeriksa dari AKN II BPK. (dlt/fsr)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia


Bagikan di | Cetak | Unduh