Sumber ekon.go.id

Menko Airlangga: Bantuan Pangan Beras Juga Menjadi Unsur Penekan Harga Beras di Masyarakat dan Turut Menjaga Level Inflasi Nasional

14 Jan 2024 18:55

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA


SIARAN PERS
HM.4.6/7/SET.M.EKON.3/01/2024

Menko Airlangga: Bantuan Pangan Beras Juga Menjadi Unsur Penekan Harga Beras di Masyarakat dan Turut Menjaga Level Inflasi Nasional

Lombok Tengah, 14 Januari 2024

Menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah, Bantuan Pangan beras juga ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan. Presiden RI Joko Widodo sudah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran Bantuan Pangan hingga Juni 2024 nanti. Ini merupakan kelanjutan penyaluran Bantuan Pangan Tahap I dan Tahap II yang sudah selesai di tahun 2023.

Dengan menggunakan data yang bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Bantuan Pangan di tahun 2024 akan disalurkan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang masing-masing mendapatkan beras sebanyak 10 kg per bulan.

“Penyaluran Bantuan Pangan beras berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga level inflasi nasional,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara “Temu Wicara dan Penyaluran Bantuan Pangan Beras” di Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (14/01).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyerahkan secara simbolis bagi 5  PBP dari 100 PBP yang tercatat di Desa Kuta dengan total beras yang disalurkan sebanyak 1 ton. Dalam sesi dialog langsung dengan para PBP, Menko Airlangga juga menanyakan aspirasi mengenai keberlanjutan program bantuan tersebut.

“Apakah bantuan pangan beras ini diperlukan dan harus dilanjutkan?” tanya Menko Airlangga. Pertanyaan tersebut dijawab dengan lugas oleh para PBP agar Program Bantuan Pangan dari Pemerintah untuk terus dilanjutkan. Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berkesempatan untuk meninjau dan menyaksikan secara langsung proses penyaluran beras ke PBP yang dilakukan melalui loket.

Jumlah total PBP untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdata sebanyak 643.000 penerima, sementara untuk Kabupaten Lombok Tengah sendiri tercatat sebanyak 154.127 penerima. Lebih lanjut, ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan serta Program Bantuan Pangan.

“Stok mencukupi untuk Program Bantuan Pangan, dan program ini akan dievaluasi enam bulan lagi,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini di antaranya yakni Anggota DPR RI, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Wakil Bupati Lombok Tengah, Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi NTB, Kepala Desa Kuta, Direktur Utama PT Jasa Prima Logistik (JP Logistics), dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB. (rep/fsr)

***                                                

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia


Bagikan di | Cetak | Unduh