Sumber ekon.go.id

Dorong Upaya Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan hutan, Izin dan Hak Atas Tanah, Pemerintah Susun Rencana Aksi

01 Dec 2023 10:20

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaiaan Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan hutan, Izin dan Hak Atas Tanah, telah diterbitkan juga Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) Bidang Perekonomian secara Provinsial Nomor 1-32 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI) Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di Provinsi.

Sebagai tindak lanjut Kepmenko tersebut, Pemerintah melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur di Kantor Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, Selasa (21/11). Menindaklanjuti penyelesaian PITTI tersebut, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga sepakat untuk merumuskan penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian. 

“Penyusunan rencana aksi penting dilakukan secara bersama sama sebagai dasar kerja bagi instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam tahapan kegiatan, timeline kegiatan dan output dari tahapan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang,” ujar Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian Marcia.

Lebih lanjut, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menerangkan bahwa Provinsi Bali telah menetapkan RTRW Provinsi yang terintegrasi dengan RZWP3K melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Saat ini Pemerintah Provinsi Bali juga sedang berfokus untuk menyelaraskan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi yang baru saja disahkan untuk dapat meningkatkan iklim berusaha yang kondusif ke depannya.

Dalam kesempatan tersebut turut dibahas mengenai berbagai upaya dalam menyelesaikan adanya ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan hak pengelolaan sesuai dalam penetapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2023 untuk Provinsi Bali, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2023 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2023 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya menurut perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Koordinator Pokja Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dasar hukum penyelesaian ketidaksesuaian ruang di dalam kawasan hutan yang adil, bermartabat dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, dalam rangka penyelesaian ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan dengan Kawasan Hutan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni perwakilan Kementerian ATR/BPN, perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, perwakilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perwakilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta perwakilan Sekretariat Kabinet. (d6/dft/fsr)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh