Sumber ekon.go.id

Pemerintah Dorong Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Pulau Sulawesi

27 Nov 2023 15:46

Pemerintah mendorong Reforma Agraria sebagai program pemerataan ekonomi melalui pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Reforma Agraria juga termuat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan selesai pada semester 1 Tahun 2024. 

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di Pulau Sulawesi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi terkait Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Pulau Sulawesi, Rabu (15/11), di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

“Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria pada 31 Oktober 2023 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengarahkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, terutama empat terobosan yang termuat di dalamnya. Pelaksanaan Reforma Agraria membutuhkan dukungan, komitmen, dan kerjasama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya masing-masing untuk mewujudkan target Reforma Agraria,” ujar Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian Marcia.

Perlu diketahui bahwa Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 memuat beberapa terobosan diantaranya adalah terobosan mengenai Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) khususnya dari Kawasan Hutan melalui pelaksanaan survei bersama dan pengaturan mekanisme alokasi 20% untuk TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan, penyelesaian Konflik Agraria, penguatan kelembagaan Reforma Agraria, dan penyusunan rencana aksi percepatan Reforma Agraria untuk mendorong pencapaian target Reforma Agraria.

Rapat koordinasi dan sosialisasi ini dilaksanakan secara luring dan daring yang ditujukan untuk menginventarisasi isu strategis dan rekomendasi tentang pelaksanaan Reforma Agraria yang berada di Pulau Sulawesi. Selain itu, rapat juga ditujukan untuk sosialisasi terobosan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria kepada stakeholder terkait yaitu Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

“Diharapkan rapat ini dapat menghasilkan rekomendasi percepatan tentang pelaksanaan Reforma Agraria yang berada di Pulau Sulawesi dan pemahaman yang lebih baik pada Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023,” pungkas Asdep Marcia yang memimpin rapat tersebut.

Turut hadir dalam rapat tersebut Tenaga Ahli Muda Deputi Kantor Staf Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala BPKHTL Wilayah XVI Palu, dan Kepala Subdirektorat Pengelolaan P4T Kementerian ATR/BPN. (dep6/ltg)


Bagikan di | Cetak | Unduh