Sumber ekon.go.id

Pemerintah Dorong Budaya Korporasi di Sektor Pertanian

06 Oct 2020 12:29

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
No. HM.4.6/139/SET.M.EKON.2.3/10/2020

Pemerintah Dorong Budaya Korporasi di Sektor Pertanian

Jakarta, 06 Oktober 2020

Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi ekonomi di sektor pertanian, dengan mendorong birokrasi yang selama ini belum mendukung lompatan nilai dalam mensejahterakan petani dan nelayan, beralih fokus kepada korporasi petani maupun nelayan.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa yang ingin dibangun adalah budaya korporasi, yaitu pola pikir dimana standar korporasi ini dipakai oleh Pemerintah. Kalau di swasta bisa maka Pemerintah juga harus bisa membimbing petani dan nelayan untuk melakukan itu,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Rapat Terbatas Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi pada Selasa (6/10), di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, lanjut Airlangga, Presiden Joko Widodo meminta agar petani dan nelayan didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar. Selain agar mempunyai skala ekonomi yang efisien dan mempermudah petani dan nelayan mengakses pembiayaan teknologi, hal ini juga dapat membantu menyambung petani dan nelayan ke konsumen.

Pemerintah merasa perlu mendorong proyek-proyek percontohan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas petani mampu membeli teknologi.

“Bisa juga dibuatkan ekosistem petani dan nelayan dan disambungkan kepada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub,” ujar Airlangga.

Sebelumnya Airlangga telah menyampaikan laporan model kemudahan impor tujuan ekspor untuk holtikultura kepada Presiden. Di Kabupaten Tanggamus, Lampung, petani pisang dapat memperoleh gaji setara dengan Rp4,5 juta per bulan. Program ini tengah dikembangkan di Kabupaten Jembrana, Bali dan Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

“Model bisnis itu tidak ada one size fit for all, ini berbasis kepada komoditasnya. Apakah itu nelayan, pertanian, atau holtikultura sehingga tentu solusi yang diharapkan Presiden adalah adanya integrasi antara off farm dan on farm karena selama ini petani nelayan kebanyakan di sektor off farm dan on farm-nya terputus. Nah ini yang didorong untuk nilai tambahnya ditingkatkan,” tutur Airlangga menjawab salah satu penanya.

Terkait dengan sektor, Presiden meminta untuk fokus pada sektor pertanian yang terkait dengan produksi beras, jagung, holtikultura, ternak sapi, dan ternak ayam.

“Jadi itu sektor-sektor yang diharapkan bisa menjadi pengungkit nilai tambah untuk petani dan nelayan,” pungkas Airlangga.

Dalam rapat kali ini, Menko Perekonomian mendapat amanah untuk mengonsolidasikan semua kementerian/lembaga yang memiliki program terkait, agar disamakan pemahamannya mengenai upaya peningkatan nilai pertanian. Selain itu, digitalisasi dan penerapan teknologi yang membantu proses produksi maupun distribusi hasil pertanian juga penting untuk dikembangkan. (kun/iqb)

***

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati

Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id            


Bagikan di | Cetak | Unduh