Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk eksekutif dan legislatif, merupakan kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Siak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam rangka optimalisasi pengelolaan sektor pertanian, peternakan dan perikanan Kabupaten Siak, Jumat (5/08).

Rapat konsultasi tersebut membahas sejumlah isu yang terkait dengan pengelolaan lahan pertanian dan industri, perkebunan kelapa sawit, peternakan, perikanan, hortikultura, ketersediaan pupuk serta dukungan anggaran dan penelitian. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Musdhalifah memaparkan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan secara khusus Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan Agribisnis.

“Meskipun tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan anggaran sektor, namun Kemenko Perekonomian berwenang untuk mengoordinasikan penyelesaian isu-isu strategis perekonomian dengan melibatkan lintas kementerian/lembaga,” ungkap Deputi Musdhalifah.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menyampaikan sejumlah pembahasan yang penyelesaiannya membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat. Di sektor perkebunan, beberapa hal yang dibahas adalah terkait pengelolaan lahan pertanian dan industri, penerapan kebijakan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB), dan implementasi harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS).

Selain itu, di sektor perikanan, dibahas juga tentang Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan). Di sektor peternakan, pertemuan tersebut membahas tentang Kabupaten Siak yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu lokasi pilot project sistem integrasi sawit – sapi  sejak tahun 2013. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan diskusi dengan berbagai pihak terkait revitalisasi Program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) dan meminta dukungan dari Pemerintah Pusat agar program tersebut dapat dioptimalkan kembali implementasinya di lapangan.

Pada kesempatan tersebut disepakati bahwa seluruh isu yang dibahas pada rapat konsultasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan  rapat koordinasi teknis yang melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Rapat konsultasi tersebut juga turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak. (dep/ltg)