Pemerintah terus melakukan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan sebagai wujud komitmen dalam melakukan pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut penting dilakukan karena wilayah perbatasan juga merupakan beranda terdepan dan etalase bangsa.

Terkait pembangunan kawasan perbatasan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah diberi mandat untuk memberikan pengarahan dan pengendalian secara umum dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi, mengoordinasikan penyelesaian masalah yang timbul (debottlenecking), serta melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden terkait kepada Presiden.

Di Kawasan Perbatasan Negara di Aruk Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah menyelenggarakan program pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas unggulan Aruk yaitu jeruk, lada, beras dan kelapa. Program tersebut diselenggarakan berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw yaitu pengembangan kawasan perbatasan didasarkan pada pengembangan komoditas unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perkebunan.

Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo diwakili Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kartika Listriana melaksanakan kunjungan lapangan dan Rapat Koordinasi di Kawasan Perbatasan Negara di Aruk pada tanggal 24-29 Juli 2022. Dari kunjungan lapangan diketahui dari 21 program yang diamanatkan, 7 diantaranya diketahui telah selesai dan 13 kegiatan masih on progress.

Beberapa program yang telah selesai yaitu Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Sajingan Besar, Pembangunan SPBU, Pengembangan budidaya padi rawa dan padi inbrida, Pengembangan kawasan sentra produksi kelapa, Pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Padi untuk menghasilkan Beras Premium dan Peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi (seluler dan internet).

“Percepatan ekonomi di Kawasan Perbatasan Aruk adalah pekerjaan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Program ini harus bisa menjadi trigger untuk ditindaklanjuti pengembangannya agar percepatan ekonomi tidak berhenti di Inpres ini saja,” kata Asdep Kartika.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Plh. Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan beserta para Asisten Deputi Badan Nasional Pengelolaan dan Kementerian/Lembaga terkait antara lain Sekretariat Kabinet, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi Komunikasi dan Informatika. (dep6/ltg/fsr)