Sumber ekon.go.id

Tingkatkan Inklusi Keuangan, Pemerintah Prioritaskan Perluasan dan Kemudahan Akses Keuangan Formal Melalui Layanan Digital

27 May 2022 20:29

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/267/SET.M.EKON.3/5/2022

Tingkatkan Inklusi Keuangan, Pemerintah Prioritaskan Perluasan dan Kemudahan Akses Keuangan Formal Melalui Layanan Digital

Pekalongan, 27 Mei 2022

Pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada ekosistem pondok pesantren melalui layanan keuangan digital dan program kemandirian ekonomi pondok pesantren. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024 dan diharapkan juga diiringi dengan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Sesuai amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Pemerintah terus mempermudah akses layanan keuangan, khususnya kelompok penerima manfaat usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah serta meningkatkan partisipasi pelajar/santri dan pemuda dalam keuangan inklusif.

Tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6% pada tahun 2021, meningkat 2,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pemerintah, melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), terus mendorong dan gencar melakukan berbagai inisiatif kegiatan edukasi/literasi keuangan secara masif dan menyasar berbagai kelompok masyarakat prioritas. Hal ini dilakukan guna memangkas kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi keuangan.

“Menko Perekonomian terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi santri/pondok pesantren dan UMK sekitar pondok pesantren sebagai bagian dari program inklusi keuangan,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir pada acara Focus Group Discussion Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah, Jumat (27/05).

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan dukungan dari BUMN/BUMD untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim sebanyak 87% dan merupakan yang terbesar di dunia. Dengan jumlah 37 ribu pesantren dan lebih dari 4,2 juta santri di Indonesia, peran pondok pesantren cukup strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan. Terlebih terdapat sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.

Mewakili Menko Airlangga, Deputi Iskandar juga menekankan bahwa pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat melalui ekonomi syariah. Diharapkan forum tersebut dapat menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi sehingga kerja sama dengan stakeholders keuangan inklusif, baik Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan, Penjaminan, maupun Organisasi Masyarakat dapat terus dipertahankan dan diperkuat.

Kegiatan FGD ini disertai dengan penyerahan simbolis kerja sama Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, PT Pegadaian, Bank BJB, PT Jamkrindo, dan CV Cemerlang Jaya Makmur.

Turut hadir dalam kesempatan ini Bupati Pekalongan beserta Pimpinan OPD Pekalongan, Ketua DPW Rabithah Alawiyah DIY Jateng, perwakilan mitra dari BUMN/BUMD, dan perwakilan pimpinan pesantren di Pekalongan. (mhm/fsr)

***

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & Youtube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia


Bagikan di | Cetak | Unduh