Sumber ekon.go.id

Pengembangan Dukungan Fasilitas Keamanan Industri Pariwisata Melalui Penerapan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha

28 Apr 2022 15:29

Sektor pariwisata bernilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebagai penghasil devisa negara, penyedia lapangan kerja, hingga faktor peningkat produktivitas suatu negara. Untuk itu, saat ini Pemerintah telah berupaya mengembangkan industri pariwisata yang berfokus pada penyediaan fasilitas keamanan bagi wisatawan melalui penerapan kebijakan mitigasi bencana dan rencana kedaruratan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah melakukan diskusi dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) terkait penerapan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) di Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Flores guna mewujudkan destinasi pariwisata tangguh bencana dan mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana, pada Senin (11/04).

“Satu hal penting untuk menarik kunjungan wisatawan ialah kepercayaan dan rasa aman terhadap destinasi wisata dengan meminimalisir bencana sehingga dapat memperkuat ketangguhan destinasi wisata. Dengan penerapan SMKU diharapkan dapat memfasilitasi hal tersebut,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Wahyu Utomo.

SMKU merupakan standar yang dapat digunakan pelaku usaha dalam mengatur kegiatan usahanya yang tidak hanya berfokus untuk melindungi, mengantisipasi, dan menangani ketidakpastian yang terjadi, namun juga membantu pelaku usaha dalam memulihkan diri pascabencana. Dengan peran tersebut, penerapan SMKU dirasa menjadi pilihan yang tepat dalam meminimalisir risiko bencana/disrupsi dan juga dinilai mampu melengkapi sistem manajemen yang digunakan pelaku usaha saat ini seperti manajemen risiko, manajemen tanggap darurat, dan manajemen krisis.

“Hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah bagaimana cara memulihkan pariwisata pascabencana. Kemenko Perekonomian mencoba melengkapi puzzle yang kurang terkait hal tersebut dengan menerapkan SMKU, ini juga sejalan dengan UU Cipta Kerja yaitu perijinan berbasis risiko,” ucap Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi Muksin.

Implementasi dari SMKU di Labuan Bajo akan mulai dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas utama dan hal kritikal yang menyangkut kelangsungan usaha di Labuan Bajo, serta melaksanakan gap analysis untuk mengetahui posisi usaha dan langkah yang perlu dilakukan selanjutnya dalam menerapkan SMKU sesuai dengan SNI ISO 22301. Selain itu, dalam penerapan SMKU tersebut juga dibutuhkan dukungan komitmen dan konsistensi dari Tim Manajemen Kelangsungan Usaha untuk menjaga implementasi SMKU tetap berjalan dengan baik.

Dengan implementasi tersebut, BPOLBF menyambut baik adanya SMKU di Labuan Bajo Flores dan akan mempelajari lebih lanjut mengani SMKU. Hal tersebut karena saat ini BPOLBF juga telah menerapkan sistem pengurangan risiko bencana/disrupsi yaitu Environment, Social, Governance (ESG) Rating yang merupakan salah satu tools untuk keberlanjutan investasi (sustainable investment) dan telah mencakup Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari SMKU. Selain itu, BPOLBF juga telah melakukan identifikasi risiko bencana dan sumber daya kawasan, menerapkan manajemen, dan melakukan simulasi penanganan kedaruratan yang dapat terjadi di kawasan sehingga dapat menjadi inisiasi untuk mendukung implementasi SMKU.

Kegiatan diskusi tersebut turut dihadiri oleh Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda dan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, serta pengelola infrastruktur seperti Pelindo, PLN, Telkom, PDAM, baik secara luring maupun daring. (dep6/dft/fsr)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh