Sumber ekon.go.id

Strategic Thrusts dalam Chairmanship Indonesia di ASEAN tahun 2023

25 Mar 2022 11:42

Dalam upaya untuk menyusun prioritas ekonomi Indonesia dalam rangka Persiapan Chairmainship Indonesia di ASEAN secara hybrid bersama Kementerian/Lembaga di bawah Pilar Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengampu Pilar Ekonomi ASEAN di Indonesia telah melakukan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada Jumat (18/03). Prioritas ini akan disusun dalam bentuk Priority Economic Deliverables (PED) yang dilaksanakan selama tahun 2023.

Prioritas ekonomi yang diusung oleh Indonesia harus bersifat strategis, dapat dilakukan (doable), impactful, konkret, berdampak luas bagi perekonomian Indonesia dan ASEAN, dapat merespons dinamika global, dan merupakan keberlanjutan dari prioritas Presidensi G20.

Dari serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan K/L terkait, kemudian teridentifikasi 3 kelompok utama yang akan menjadi Strategic Thrusts, yakni Recovery/Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability.

Pada kelompok Recovery/Rebuilding, difokuskan pada upaya untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi dari pandemi Covid-19 yang melanda semua negara. Masuk dalam kelompok ini di antaranya yakni pendirian Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Jakarta, finalisasi substansi perjanjian ASEAN–Kanada, serta penyusunan kerangka kerja rantai pasok regional.

Khusus untuk Sekretariat RCEP, Indonesia akan memperjuangkan berada di Jakarta sekaligus untuk memperkuat status Jakarta sebagai the Diplomatic Capital City of ASEAN.

Ekonomi kreatif yang saat ini menjadi salah satu penopang perkembangan ekonomi juga akan menjadi prioritas melalui pembentukan ASEAN Creative Economy Business Forum Network dan penyelenggaraan KTT ASEAN bidang ekonomi kreatif. Selain itu, Indonesia juga akan mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik pada tingkat ASEAN.

Isu Digital Economy menjadi isu yang akan selalu menjadi topik pembahasan dalam setiap forum kerja sama termasuk ASEAN. Beberapa inisiatif yang akan Indonesia angkat adalah kewajiban menggunakan e-Form D melalui ASEAN Single Window, penyusunan rencana aksi implementasi ekonomi digital di ASEAN, dan digitalisasi keuangan inklusi untuk UMKM.

Sementara itu, pada kelompok Sustainability, Indonesia akan berfokus pada beberapa isu penting, seperti penyusunan peta jalan blue economy di ASEAN, pengembangan standar ASEAN berbasis pembangunan berkelanjutan, serta penyusunan ASEAN Framework for Transition Finance untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan. Isu blue economy menjadi isu yang penting bagi Indonesia namun memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan yang terkait.

Perwakilan K/L di bawah Pilar Ekonomi turut memberikan masukan dan pandangan atas berbagai usulan awal maupun usulan baru yang bisa diangkat Indonesia pada masa Chairmanship di ASEAN 2023. Berbagai inisiatif yang sudah teridentifikasi maupun usulan baru tersebut perlu dipertajam kembali melalui 2 dimensi pendekatan, yaitu berkelanjutan dan mendukung perubahan untuk memastikan bahwa semua prioritas Indonesia pada Chairmanship ASEAN 2023 komprehensif, konkret, dan dapat memberikan manfaat besar bagi nasional maupun ASEAN. Proses ini ditargetkan dapat diselesaikan sebelum Triwulan III 2022.

Turut hadir dalam Rakor tersebut antara lain Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Pilar Ekonomi. (dep7/reg/dlt/fsr)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh