Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mewakili Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, pada Jumat (2/10).

Hadir dalam acara tersebut para Menteri dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kapolri, Jaksa Agung, para Gubernur, Bupati dan Walikota. Rakernas akuntansi ini merupakan agenda rutin setiap tahun yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Untuk tahun ini tema rakernas adalah “Implementasi Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual: Era Baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia.”

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya memelihara dan meningkatkan komitmen serta menumbuhkan sinergi para pengelola Keuangan Negara, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Negara yang baik merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi, yaitu penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam memasuki era baru pelaporan keuangan Pemerintah, dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, diharapkan informasi keuangan yang dihasilkan lebih komprehensif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

“Saya tidak mengatakan hal ini mudah untuk dijalankan. Perubahan ini memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terutama para pengelola keuangan,” ujar Menko Darmin. Harapannya Rakernas Akuntansi ini menjadi momentum untuk bersama-sama bekerja keras guna meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejak laporan keuangan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) tahun 2004 telah banyak perbaikan yang ditunjukan oleh pemerintah. Antara lain atas pencapaian opini BPK yang semakin baik. Dari data sampai dengan akhir Juni 2015 sebanyak 287 instansi Pemerintah yang terdiri dari 62 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi, 149 Pemerintah Kabupaten, dan 50 Pemerintah Kota. (nay)

***