Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Fokus Pengendalian Covid-19 dalam Libur Nataru dan Penyelenggaraan Rangkaian Acara G20

07 Dec 2021 05:24

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/454/SET.M.EKON.3/12/2021

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Fokus Pengendalian Covid-19 dalam Libur Nataru dan Penyelenggaraan Rangkaian Acara G20

Jakarta, 6 Desember 2021 

Menjelang akhir tahun, Pemerintah tetap mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali, apalagi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), dan penyebaran virus varian baru Omicron di berbagai negara.

Jumlah Kasus Aktif yang tercatat per 5 Desember 2021 adalah 7.526 kasus atau 0,18% dari total kasus, di bawah rata-rata Global yang sebesar 7,91%. Apabila dibandingkan kondisi puncak di 24 Juli 2021, maka jumlah Kasus Aktif sudah turun -98,69%.

Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 250 kasus, dengan tren yang terus menurun, dan data per 5 Desember sebanyak 196 kasus, atau sudah turun -99,65% dari situasi puncak pada 15 Juli 2021. Kontribusi dari Jawa-Bali sebanyak 134 kasus (77,04%) dan Luar Jawa-Bali sebanyak 45 kasus (22,96%).

Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Covid-19 semua pulau di bawah 1 atau laju penularan cukup terkendali. Namun, Rt di pulau Jawa sedikit mengalami kenaikan selama sepekan terakhir, dan ini akan terus dimonitor dan diwaspadai oleh Pemerintah. Secara nasional, persentase Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate/RR) adalah 96,44%, Tingkat Kematian (Case Fatality Rate/CFR) adalah 3,38%.

Perkembangan Kondisi Luar Jawa-Bali

Di wilayah Luar Jawa-Bali, jumlah Kasus Aktif per 5 Desember 2021 sejumlah 3.953 kasus atau 52,52% dari total kasus aktif nasional yang sebesar 7.526 kasus, atau sudah menurun -98,21% dari puncaknya di 6 Agustus 2021 yang sebesar 221.412 kasus. Kasus Konfirmasi Harian di luar Jawa-Bali per 5 Desember 2021 berjumlah 45 kasus, dengan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 71 kasus dengan tren penurunan yang konsisten.

Untuk kasus kematian per 5 Desember 2021 hanya 1 kasus dengan total kematian 43.592 kematian (CFR 3,12%). Sedangkan, tingkat kesembuhan hariannya bertambah 72 orang menjadi total 1.348.041 orang (RR 96,59%).

“Tren penurunan Kasus Konfirmasi Harian dan jumlah Kasus Aktif, terus terjadi secara konsisten di Luar Jawa-Bali,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (6/12).

Jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah kasus aktif di Luar Jawa-Bali, yaitu sbb:

  • Sumatera: RR = 96,20% dan CFR = 3,58%, dengan penurunan (jumlah total kasus aktif) -98,35%
  • Nusa Tenggara: RR = 97,46% dan CFR = 2,35% dengan penurunan -98,51%
  • Kalimantan: RR = 96,79% dan CFR = 3,17% dengan penurunan -99,68%
  • Sulawesi: RR = 97,27% dan CFR = 2,64% dengan penurunan -99,39%
  • Maluku dan Papua: RR = 95,89% dan CFR = 1,75% dengan penurunan -89,41%

Level Asesmen Situasi Pandemi di tingkat Provinsi, dari 27 Provinsi di Luar Jawa-Bali (per 4 Desember 2021) terlihat bahwa seluruh Provinsi memiliki “Transmisi Komunitas” sangat baik yaitu semua pada Level 1, namun kondisi yang berbeda terjadi pada “Kapasitas Respon”. Hal ini menyebabkan Level Asesmennya menjadi berubah, yakni 21 Provinsi pada Level 2 karena Kapasitas Respon “Sedang” atau “Terbatas”, serta 6 Provinsi ada di Level 1 dengan Kapasitas Respon “Memadai”. Provinsi dengan Level 1 yaitu Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Gorontalo, Lampung, dan Jambi.

Dari 27 Provinsi di luar Jawa-Bali, hanya terdapat 5 Provinsi dengan tingkat Vaksinasi Dosis-1 pada Level “Memadai (>70%)”, yaitu Kepulauan Riau (93,44%), Nusa Tenggara Barat (71,53%), Kepulauan Bangka Belitung (72,80%), Kalimantan Utara (70,43%), dan Kalimantan Timur (74,14%). Sedangkan, 13 Provinsi di level “Sedang (50%-70%), dan 9 Provinsi pada level “Terbatas (<50%)”.

“Untuk 9 Provinsi yang memiliki capaian vaksinasi Dosis-1 masih < 50%, sangat perlu didorong percepatannya, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua,” jelas Menko Airlangga.

Sementara itu, jumlah Kabupaten/Kota di Level 4, 3 dan 2 konsisten menunjukkan penurunan, yang menyebabkan Kabupaten/Kota di Level 1 terus meningkat. Namun, masih ada 2 Kabupaten/ Kota di Level 3, yaitu Bangka dan Teluk Bintuni. Kemudian, terdapat 163 Kabupaten/Kota di Level 2, dan 221 Kabupaten/Kota pada Level 1.

“Maka itu, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM pada 386 Kabupaten/Kota di Luar Jawa Bali, mulai tanggal 7 hingga 23 Desember 2021. Untuk penentuan Level PPKM di di Luar Jawa-Bali dilakukan berdasarkan Level Asesmen Situasi Pandemi dan mempertimbangkan Capaian Vaksinasi di setiap Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota dengan Vaksinasi Dosis-1 di bawah 50% dinaikkan 1 Level PPKM). Rincian Level PPKM Kabupaten/ Kota di Luar Jawa-Bali adalah sbb:

  • PPKM Level 1 meningkat dari 51 menjadi 129 Kabupaten/Kota;
  • PPKM Level 2 meningkat dari 175 menjadi 193 Kabupaten/Kota;
  • PPKM Level 3 menurun dari 160 menjadi 64 Kabupaten/Kota; dan
  • PPKM Level 4 tetap 0 Kabupaten/Kota.

“Pemerintah akan konsentrasi untuk pengendalian Covid-19 pada masa Liburan Nataru, supaya capaian penanganan Covid-19 yang sudah cukup baik ini bisa dijaga. Bapak Presiden memberikan arahan agar semua kegiatan di Nataru dilakukan pembatasan (misalkan maksimal 50%). Nanti akan diterbitkan Inmendagri khusus, yang akan mengikuti level sesuai WHO, kemudian pembatasan per kegiatan akan dirinci, dan akan disosialisasikan ke berbagai daerah. Untuk aturan traveling, hanya boleh untuk mereka yang sudah divaksin,” ucap Menko Airlangga.

Pemantauan atas Varian Omicron

Penyebaran Varian Omicron yang semakin luas juga menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Varian tersebut sudah terdeteksi di 44 negara, termasuk Australia, Singapura, dan Malaysia yang dekat dengan kita, sehingga perlu kewaspadaan yang lebih tinggi. Studi terbaru di AS menyebutkan bahwa mutasi varian Omicron mengambil potongan materi genetik dari virus lain, sehingga menyebabkan flu biasa dan tidak dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Ini berarti virus lebih mudah menular, tetapi hanya menyebabkan penyakit ringan atau tanpa gejala.

Rekomendasi International Health Regulations (IHR) WHO untuk penanganan Varian Omicron, yakni memperbanyak sampel dan mempercepat genomic sequencing, mempersiapkan kapasitas respon fasilitas Kesehatan, mengevaluasi pembatasan kegiatan masyarakat; dan menyegerakan vaksin untuk masyarakat rentan, termasuk mendorong vaksinasi untuk anak-anak.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, karantina dilakukan selama 10 hari, di luar dari 11 negara yang dilarang. Pemerintah masih belum menambah, karena masih memonitor dari negara lain untuk efikasi vaksin terhadap varian itu,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menekankan bahwa vaksinasi anak-anak berusia 6 - 11 tahun harus segera dimulai. “Pemerintah juga sedang menyiapkan booster vaksin untuk dilaksanakan pada Januari 2022. Di sini, Pemerintah sedang membahas vaksin berbasis PBI dan Non PBI, dan ini akan diatur dalam Permenkes yang akan dirilis dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Penyelenggaran 1st Sherpa G20 Meeting

1st Sherpa G20 Meeting yang diadakan mulai tanggal 7 - 8 Desember 2021 ini dihadiri oleh 38 Negara/ Organisasi Internasional dan diselenggarakan secara hybrid, pelaksanaan acara secara fisik diselenggarakan di Jakarta. Setelah itu, akan disambung dengan acara Finance Track Meeting di Bali pada tanggal 9 – 10 Desember 2021, yang akan dihadiri oleh 39 Negara/ Organisasi Internasional.

“Penerapan Protokol Kesehatan dilakukan secara ketat, sejak saat Keberangkatan, Kedatangan, Pelaksanaan Event dan Kepulangan. Seluruh Delegasi G20 wajib mematuhi seluruh ketentuan Pengaturan Perjalanan dan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia. Sistem Bubble pun diterapkan pada seluruh acara, yang meliputi lokasi Hotel, lokasi Pertemuan Utama dan Side-Event, dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan diadakan Tes Antigen setiap harinya,” papar Menko Airlangga.

Update Realisasi Anggaran PPKM

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 26 November 2021 mencapai Rp501,97 triliun atau 67,4% dari pagu Rp744,77 triliun, atau meningkat Rp91,99 triliun dari realisasi Kuartal III-2021 yang sebesar Rp409,98 triliun. Jika dilihat per klaster, realisasinya sebagai berikut

  • Realisasi Klaster Kesehatan sebesar Rp136,80 triliun (63,6%)
  • Realisasi Klaster Perlinsos sebesar Rp141,37 triliun (75,7%)
  • Realisasi Klaster Program Prioritas sebesar Rp77,99 triliun (66,1%)
  • Realisasi Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp82,29 triliun (50,7%)
  • Realisasi Klaster Insentif Usaha sebesar Rp63,52 triliun (101%)

Realisasi Klaster Kesehatan yang sebesar Rp136,8 triliun yang utama adalah untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) realisasi sebesar 68,8% atau Rp3,10 triliun, Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) sebesar Rp15,13 triliun atau 79,9%, dan Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) sebesar 47,5% atau Rp27,45 triliun.

Sementara itu, realisasi dari klaster Perlinsos yang sebesar Rp141,37 triliun, antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 97,8% atau Rp27,69 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 66,7% atau Rp33,30 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 67,3% atau Rp19,39 triliun dari pagu Rp28,80 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 81,8% atau Rp7,19 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.

“Perkembangan Program Kartu Prakerja hingga 25 November 2021, telah diberikan kepada 5.932.867 penerima untuk Batch 12-22, dan 5.795.667 (97%) penerima telah menyelesaikan pelatihan, dan 5.695.925 juta (95%) penerima telah mendapatkan insentif. Total insentif disalurkan selama 2021 sebesar Rp11,8 triliun,” pungkas Menko Airlangga. (rep/fsr/hls)

***

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Susiwijono Moegiarso

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia


Bagikan di | Cetak | Unduh