Sumber ekon.go.id

Validasi Rancangan PITTI dan Pemanfaatannya oleh Pemerintah Daerah

07 Oct 2021 16:56

Dalam rangka menindaklanjuti sosialisasi Rancangan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) Ketidaksesuaian yang melibatkan 34 Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Kebijakan Satu Peta menggelar Rapat Koordinasi dan Klinik Validasi yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan mengenai Rancangan PITTI Ketidaksesuaian Batas Administrasi, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan untuk Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Dalam agenda ini juga dilakukan pencermatan untuk validasi rancangan PITTI Ketidaksesuaian Tatakan 2021 untuk area Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Agenda validasi tersebut juga ditujukan untuk tindak lanjut terhadap pemanfaatan PITTI oleh Pemerintah Daerah.

Adapun kondisi luas PITTI Ketidaksesuaian untuk daerah-daerah tersebut diantaranya Provinsi Sumatera Barat seluas 989.815 hektar, Provinsi Sumatera Selatan seluas 1.704.698 hektar, Provinsi Kep. Bangka Belitung seluas 433.389 hektar, Provinsi Bengkulu seluas 1.550.864 hektar, dan Provinsi Lampung seluas 1.081.653 hektar.

Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian Dodi S. Riyadi menyampaikan bahwa Penyelesaian Sektor Tatakan pada PITTI Ketidaksesuaian menjadi penting karena digunakan sebagai acuan penyelesaian ketidaksesuaian Izin Konsesi Hak Atas Tanah dan/ atau Hak Pengelolaan di atasnya.

PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah diharapkan akan meningkatkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, memberikan perhatian umum dan sekaligus menyelesaikan ketidaksesuaian batas daerah, ketidaksesuaian IGT Kawasan Hutan, ketidaksesuaian RTRW Provinsi beserta turunannya, ketidaksesuaian garis pantai, serta peraturan tata kelolanya.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Edison Siagian juga menambahkan bahwa Kemendagri turut membantu dalam percepatan penyelesaian penegasan batas daerah bersama pemerintah daerah serta melakukan evaluasi Rencana Tata Ruang Provinsi dan melaksanakan konsultasi dalam rangka evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih dimaksud yang muatannya dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Pada akhir acara dilakukan Penandatangan Berita Acara Kesepakatan Rancangan PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan yang menjelaskan hasil identifikasi dan telaah Rancangan PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan untuk ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, sebagai dasar dalam penetapan Kepmenko PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di setiap provinsi. (dep6/ag/fsr)


Bagikan di | Cetak | Unduh