Sumber ekon.go.id

Pembangunan Kawasan 3T dan Perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang

28 Jun 2021 11:13

Peran Pemerintah dalam pembangunan daerah di Kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Perbatasan sangat penting untuk mendukung pembangunan di daerah sehingga pemerataan ekonomi dapat tercapai.

Sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyelenggarakan Rapat Teknis Bidang Pangan secara hybrid di Jakarta, Jumat (25/6).

Rapat diselenggarakan untuk menjembatani maksud dan tujuan kunjungan Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana. Dalam rapat ini, Kementerian dan Lembaga (K/L) Pusat dapat mendengarkan langsung kondisi di Kabupaten Pegunungan Bintang secara umum yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan pembahasan yang lebih teknis.

Pegunungan Bintang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang telah dikukuhkan sebagai kabupaten sejak tahun 2002. Dengan luas 115. 683 km2, kabupaten ini memiliki topografi 66,09% pegunungan dan 27,26% perbukitan yang terdiri dari 34 distrik dan 277 desa.

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan kawasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan telekomunikasi. Keterbatasan akses jalur darat menjadi hambatan tersendiri dalam transportasi dan distribusi.

Sulitnya akses menuju Pegunungan Bintang dan ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan menjadikan harga yang diterima masyarakat sangat mahal di daerah tersebut. Selain itu, lokasinya yang terisolir menyebabkan tidak adanya jalur evakuasi saat terjadinya bencana alam.

Kabupaten Pegunungan Bintang saat ini sedang menyiapkan Master Plan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal di Distrik Batom yang termasuk Kawasan 3T dan Perbatasan (berbatasan dengan Papua Nugini).

“Kabupaten Pegunungan Bintang perlu diusulkan menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam 62 kabupaten prioritas nasional di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT),” jelas Musdhalifah dalam sambutannya.

Lahan di Pegunungan Bintang sangat bagus untuk pertanian dan terdapat 1.000 hektar lahan yang layak untuk investasi. Sampai saat ini, lahan di lokasi ini belum diberdayakan karena adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi kekayaan tambang, lahan pertanian, perkebunan dan peternakan, potensi pariwisata serta kebudayaan lokal. Kopi Arabika yang dihasilkan oleh kabupaten ini berhasil menembus pasar ekspor.

Komoditas perkebunan lainnya yang berpotensi adalah kakao dan vanili. Ke depannya juga akan dikembangkan peternakan sapi. Di masa lalu, komoditas hortikultura seperti bawang putih dan bawang merah juga pernah tumbuh di kawasan ini.

Informasi yang disampaikan Bupati Pegunungan Bintang tersebut disambut baik oleh K/L Pusat. Perwakilan dari Kementerian Desa PDTT sependapat untuk memasukan Kabupaten Bintang menjadi salah satu dari 62 kabupaten prioritas nasional. Selain itu, juga mengusulkan perlunya percontohan pengembangan sagu dan peternakan model ranch seperti di Kabupaten Fak Fak.

Pemerintah juga sedang mengembangkan integrasi pasar dalam negeri dan perdagangan antar pulau, baik melalui tol laut maupun jembatan udara. Hal tersebut akan lebih optimal apabila ada muatan balik yang dapat dibawa dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Selain itu, pemberdayaan SDM juga sangat penting dalam kaitannya dengan penguasaan teknologi dan pengetahuan pertanian.

Sementara itu, perwakilan dari Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa usulan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang akan dilakukan pendalaman lebih lanjut.

“Pemerintah akan mendukung penuh program yang telah dicanangkan oleh Bupati Pegunungan Bintang dalam memanfaatkan potensi alam dan sumber daya yang ada. Dengan demikian, diharapkan ke depannya dapat memajukan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang,” pungkas Musdhalifah.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Isy Karim, Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementerian Pertanian Prof. Risfaheri, Staf Khusus Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Prof. Sardjono, dan perwakilan dari Kementerian Desa PDTT. (d2/map/fsr)


***


Bagikan di | Cetak | Unduh