Sumber ekon.go.id

Provinsi Kepulauan Riau Targetkan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Sampai Tahun 2023

21 Jun 2021 17:11

Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di berbagai provinsi/kabupaten/kota. Reforma Agraria bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses.

Reforma Agraria di Provinsi Kepulauan Riau terus ditingkatkan melalui program legalisasi aset dari tanah transmigrasi dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta redistribusi tanah dari HGU, Tanah Telantar, dan Tanah Negara Lainnya yang telah habis dan pelepasan kawasan hutan. Tim Kemenko Perekonomian berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau untuk mengkoordinasikan percepatan Reforma Agraria, sekaligus melaksanakan kunjungan lapangan pada area kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Reforma Agraria.

“Tantangan saat ini adalah bagaimana mencapai legalisasi aset dari tanah transmigrasi serta redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan yang masih jauh dari target”, kata Kepala Bidang Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nurbakti.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama, Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Syamsul Bahrum mengatakan bahwa perlu adanya peran Pemerintah untuk mengatur kawasan hutan, terutama terkait investasi.

“Mengingat 4% dari luas Provinsi Kepulauan Riau adalah daratan di mana kawasan hutan seluas 376.680 hektar dan non kawasan hutan seluas 443.492 hektar, maka Reforma Agraria dan kepentingan investasi perlu diseimbangkan,” tutur Samsul.

Capaian redistribusi tanah Provinsi Kepulauan Riau 3.881 bidang seluas 2.892 hektar sampai tahun 2020. Sementara itu, bidang yang belum terdaftar sebagai objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah 55.000 bidang seluas 111.066,32 hektar. Dari luasan tersebut, 35.000 bidang dapat diusulkan sebagai objek TORA dan dilanjutkan untuk redistribusi tanah. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Daerah setempat berkomitmen untuk menyelesaikan redistribusi tanah 35.000 bidang pada tahun 2023 yang terdiri dari 15.000 bidang di tahun 2021 serta 10.000 bidang di tahun 2022 dan 2023.

“Beberapa tantangan dalam Reforma Agraria adalah hanya sebagian tanah yang dilepaskan sementara sebagian lainnya belum masuk dalam objek TORA, perbedaan kedetailan delineasi SK Biru dan Bidang Tanah yang dikuasai warga, tanah transmigrasi yang masih berada di kawasan hutan, dan pulau-pulau kecil terluar yang belum bersertifikat”, kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau Askani.

Lebih lanjut, Koordinator Kelompok Substansi Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Muhammad Yusuf menambahkan bahwa kendala lainnya yang muncul adalah absentee di mana pemilik tanah tidak berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau lagi, sehingga menghambat proses redistribusi tanah.

Agenda ini ditutup dengan penyerahan Laporan Reforma Agraria Tahun 2020 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada perwakilan dari Pemerintah Perovinsi Kepulauan Riau.

Agenda ini juga dihadiri oleh Syamsul Bahrum selaku Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Askani selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau, serta Muhammad Yusuf selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (dep6/fsr/ltg/hls)


Bagikan di | Cetak | Unduh