Sumber ekon.go.id

Demand Driven Lembaga Vokasi

23 Apr 2021 20:03

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci kemajuan bangsa ini di masa depan menjadi salah satu visi pemerintahan Presiden Jokowi Widodo pada periode kedua. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan fokus utama adalah perombakan dan reorientasi vokasi ke arah demand-driven.

Pemerintah kemudian meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128 Tahun 2019 untuk mendorong industri untuk terlibat aktif dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui pemanfaatan fasilitas insentif Super Tax deduction (STD). STD merupakan insentif berupa pengurangan pajak dari penghasilan bruto paling tinggi 200% melalui kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran pada kompetensi tertentu yang dijalankan pelaku usaha dan industri.

Namun, sejak PP dan PMK ini disahkan, industri yang memanfaatkan fasilitas STD masih minim. Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), jumlah perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas STD yaitu 49 Wajib Pajak (WP); 235 Perjanjian Kerja Sama (PKS); 189 SMK, 31 Diploma, 15 Balai Latihan Kerja (BLK)/Dinas; dan 27.650 siswa.

Penyebabnya antara lain adalah masih kurangnya pemahaman dari perusahaan terkait dengan fasilitas STD yang diberikan pemerintah, kemudian masih adanya kekhawatiran dari industri terhadap rumitnya regulasi dan prosedur untuk memanfaatkan fasilitas STD, serta terbatasnya kompetensi yang dapat difasilitasi sesuai PMK No. 128/2019 tersebut. Maka itu, dilaksanakan Peningkatan Kerja Sama Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Lembaga Vokasi dengan memanfaatkan insentif STD melalui program pilot project.

Setelah melalui tahapan FGD Kickoff pada 17 Februari 2021, saat ini dimulai kegiatan inti yaitu pelaksanaan pilot project-nya. Sesuai mekanisme yang telah disusun, pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahapan. Untuk pelaksanaan tahap pertama adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) di mana lembaga vokasi dan mitra industrinya akan diberikan penjelasan materi terkait prosedur dan persiapan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan STD, serta praktik penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pelaksanaan Bimtek dilakukan per lembaga vokasi beserta mitra industrinya sesuai jadwal masing-masing. Hingga saat ini telah dilakukan Bimtek pada 8 (temasuk SMKN 1 Karawang pada 22 April 2021 ini) dari 13 lembaga vokasi pilot project. Setelah itu, lembaga vokasi dan DUDI diberi waktu 2-3 minggu untuk mematangkan konsep kerja sama hasil Bimtek dan rencana tindak lanjutnya (keputusan) sebelum dilakukan tahap selanjutnya yaitu coaching clinic

“Di Karawang juga, pada 23 April diselenggarakan rapat perkembangan/update hasil Bimtek pilot project terhadap lima lembaga vokasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya, lalu apakah sudah ada kesepakatan kedua belah pihak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya (PKS), dan sekaligus menjadi bahan evaluasi,” jelas Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius, di Karawang, Kamis (22/4).

Mengenal Insentif STD untuk Vokasi

Insentif STD bisa diberikan kepada lima tahapan, yaitu: (1) Praktik Kerja dan Pemagangan, (2) Pembelajaran, (3) Sertifikasi, (4) Persyaratan, dan (5) PKS. Kegiatan Praktik Kerja dilakukan Wajib Pajak (WP) di tempat usahanya, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan (UU Sisdiknas), sedangkan kegiatan Pemagangan WP di tempat usahanya, sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja oleh lembaga pelatihan (UU Ketenagakerjaan).

Biaya yang mendapat fasilitas untuk kegiatan praktik kerja dan pemagangan adalah tempat pelatihan dan penunjang fasilitas fisiknya. Lalu, honorarium yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan

Kalau dalam kegiatan pengajaran, dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh WP untuk mengajar di sekolah kejuruan, perguruan tinggi vokasi, dan BLK. Biaya yang mendapat fasilitas antara lain: biaya instruktur atau pengajar, barang atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, serta biaya untuk kegiatan praktik kerja/pemagangan.

Sementara, untuk biaya sertifikasi kompetensi juga mendapatkan fasilitas, khususnya untuk ujian dan sertifikat kompetensinya yang diperuntukkan bagi siswa, peserta latih, tenaga kependidikan dan instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi WP yang ingin mendapatkan insentif STD tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran pada kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam lampiran PMK; (2) Memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS); (3) Tidak dalam kondisi rugi fiskal pada tahun bersangkutan; dan (4) Telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).

“WP yang telah memanfaatkan fasilitas STD, wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran setiap tahunnya kepada DJP melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT PPh Badan Tahun Pajak pemanfaatan fasilitas,” ungkap Wahyu Santosa, Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan, Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP Kemenkeu

Bimtek ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Koordinator Bidang Kemitraan dan Penyelarasan DUDI dengan SMK Kemendikbud, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan Industri Kemenperin, Senior Advisor dan Advisor TSR GIZ, Direktur Vokasi dan Manager Vokasi Kadin Indonesia, Kepala SMKN 1 Karawang beserta tim, dan para mitra industri. (rep/fsr/hls)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh