Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa hari ini memberikan paparan ke pimpinan dan anggota DPD RI terkait Kebijakan Moda Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2).

Kehadiran Menko Perekonomian dan sejumlah menteri terkait ke DPD adalah untuk menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak bisa hadir dalam undangan DPD.

"Sesuai dengan arahan bapak presiden diminta kepada Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk membacakan jawaban/penjelasan Presiden atas hak bertanya anggota DPD RI mengenai Kebijakan Moda Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2)," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam sidang Paripurna DPD RI, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Program KBH2 ini terdiri dari program kendaraan angkutan murah, program mobil penumpang hemat energi dan harga terjangkau buatan dalam negeri dan program pengembangan kendaraan Low Carbon Emission (LCE).

Menurut Menko Perekonomian, kebijakan KBH2 telah mempertimbangkan banyak aspek baik situasi ekonomi domestik, pola persaingan dan posisi Indonesia dalam kerangka kerjasama regional, pengendalian kepemilikan mobil masyarakat kelas atas, tumbuhnya industri komponen lokal, berkembangnya industri otomotif nasional, hemat energi dan keterjangkauan serta sejumlah kebijakan pemerintah pusat tentang dukungan atas transportasi umum yang layak.

Nantinya, sambung dia, program mobil hemat energi dan harga terjangkau ini sifatnya nasional, jadi tidak dimaksudkan untuk kota-kota besar saja tetapi untuk kota-kota seluruh nusantara.

"Jumlah produksi mobil jenis ini diperkirakan sekitar 10-15 persen dari seluruh produksi mobil nasional," ujarnya.

Selain itu, untuk kendaraan yang memenuhi persyaratan dalam program KBH2 ini akan mendapatkan fasilitas PPnBM 0 persen. "Jadi konsumen tidak perlu membayar pajak PPnBM yang tadinya sebesar 10 persen," ujarnya.

Kehadiran Menko Perekonomian diapresiasi baik oleh anggota DPD. Namun ada juga sejumlah anggota DPD yang menanyakan ketidak hadiran Presiden untuk memberikan paparan terkait KBH2.