KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mengejar Ranking Kemudahan Beursaha

Jakarta, 17 Februari 2016

Pemerintah berikhtiar menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara dengan kemudahan berusaha yang baik. Kemudahan berusaha atau biasa disebut Ease of Doing Business (EODB) diukur setiap tahun oleh World Bank. Pada laporan Doing Business 2016 yang baru dikeluarkan Bank Dunia pada bulan Januari 2016, Indonesia menempati urutan 109 dari 189 negara, naik dari urutan 120 pada tahun sebelumnya.

“Kita ingin memperbaiki berbagai peraturan sehingga investor, baik dalam negeri maupun asing, nyaman berinvestasi di Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada rapat koordinasi EODB, yang pertama dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rabu (17/2).

Seiring dengan semangat deregulasi yang terus dikerjakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka diharapkan roda ekonomi dapat bergerak lebih cepat apabila investor tak menghadapi banyak kendala dalam berusaha, mulai dari mengurus perizinan saat akan mulai berusaha (starting a business), mendapatkan kredit (getting credit) hingga perlindungan terhadap investor minoritas (protecting minority investors).

Menko Perekonomian juga setuju untuk membuat lembaga atau menunjuk kementerian yang bertanggung jawab untuk perbaikan rangking kemudahan berusaha ini. “BKPM mungkin dirasa dapat menambahkan deputi untuk mengurus hal ini,” imbuh Darmin

Perlu diketahui, Bank Dunia mengukur kemudahan berusaha berdasarkan 10 indikator dengan bobot yang sama, yaitu: starting a business, dealing with construction permit, registering property, paying taxes, getting credit, enforcing contract, getting electricity, trading across border, resolving insolvency danprotecting minority investors.

Sementara survey Bank Dunia, dilakukan di dua kota, Jakarta dan Surabaya dengan bobot penilaian di Jakarta 70% dan Surabaya 30%. Laporan yang dikeluarkan awal tahun 2016, merupakan hasil survey tahun 2015 di mana survey dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Juni2016.

Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara banyak yang peringkatnya jauh di atas Indonesia. Pada laporan bank dunia tahun ini, Malaysia berada di peringkat 18, Thailand di peringkat 48 dan Vietnam di peringkat 90. Adapun Singapura, tetap bertengger seperti tahun sebelumnya, di urutan teratas alias nomor satu dalam hal kemudahan berbisnis.

Pada rapat koordinasi EODB pertama ini, dibahas berbagai kendala kemudahan berusaha yang berada di bawah wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung. Adapun pada rapat-rapat koordinasi selanjutnya, juga akan diundang kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga terkait lainnya. (ekon)

***

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Email: humas.ekon@gmail.com
Twitter: @perekonomianRI