KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

E-COMMERCE, FINANSIAL INCLUSION, DANA DESA

MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN

Jakarta, 26 Februari 2016

Pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui beberapa langkah, antara lain: sertifikasi tanah rakyat, logistik dari desa ke kota, e-commerce, finansial inclusion, dana desa, dan pembangunan pasar dan gudang.Beberapa kendala terkait ekonomi kerakyatan seperti strategi dan kebijakan sertifikasi tanah rakyat yang ada masih bersifat sporadis dan parsial, menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasiyang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution(28/02) di Jakarta.

“Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus mencetak juru ukur termasuk asistennya. Hal ini juga akan menambah lapangan kerja”, ujar Menko Perekonomian.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik NegaraRini M Soemarno, Menteri Komunikasi dan InformatikaRudiantara, serta wakil dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, memintaagar Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi membuat program yang sama di setiap kecamatan dengan mengalokasikan dana desa.

Untuk memperkuat arus logistik dari desa ke kota, pemerintah membutuhkan business aggregator yang didukung e-commerce atau aplikasi yang tidak rumit.  Skema ekonomi kerakyatan saat ini sudah mulai modern sehingga perlu ditopang teknologi yang mumpuni.

“Bisnis kecil-kecil perlu didukung oleh Menkominfo bikin e-commerce atau aplikasi yang tidak rumit. Sebetulnya keuntungan yang didapat kalau pakai aplikasi, dengan jarak 5 km aja perbedaan harga bisa jauh bisa menerima profit. Mimpinya di logistik lahirnya bisnis agregator yang akan mengumpulkan berbagai produk yang butuh motor induk agar tahu tujuannya”, kata  Menko PerekonomianDarmin Nasution.

Di samping itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga memiliki program membuka pasar dan gudang di seluruh Indonesiayangmemiliki target untuk membuka pasar diseluruh Indonesia. Terkait dengan pedagang dan pasar dibutuhkan E-commerce dan IT di setiap kabupaten tersebut Sistem informasi E-commerce di setiap kabupaten akan dikelola oleh PT Pos Indonesia dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses melalui telepon seluler.

Pada saat yang sama pemerintah juga mengharapkan OJK dan BI mengkampanyekan financial inclusion. Hal ini bertujuan untuk membuka akses petani dan pengrajin terhadap jasa-jasa  perbankan. (ekon).

Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian