Sumber ekon.go.id

Berbagai Upaya Membuka Peluang Peningkatan Ekspor untuk Pemulihan Ekonomi Nasional 2021

04 Mar 2021 21:15

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/31/SET.M.EKON.3/03/2021

Berbagai Upaya Membuka Peluang Peningkatan Ekspor Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional 2021

Jakarta, 04 Maret 2021

Tahun 2020 yang penuh tantangan karena Pandemi COVID-19 telah dilalui dengan berbagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada kesempatan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa neraca perdagangan sepanjang tahun 2020 mengalami surplus USD 21,74 miliar. Surplus ini berlanjut di bulan Januari 2021 (USD 1,96 miliar) dan meneruskan tren surplus selama 9 bulan berturut-turut. Sepanjang tahun 2020, ekspor dari sektor pertanian dan industri pun dapat tumbuh positif masing-masing sebesar 14% dan 2,94%.

“Pada saat yang sama kita juga patut bersyukur karena harga komoditas-komoditas, minyak sawit dan pertambangan dalam kontribusi yang baik. Negara-negara tujuan ekspor kita juga masih negara yang selalu menjadi andalan. Hal ini bisa kita lihat bahwa ada potensi sektor ekspor didorong oleh sektor manufaktur,” kata Menko Airlangga.

Minyak kelapa sawit dan fraksinya mengalami peningkatan nilai ekspor menjadi USD 17,36 miliar (10,63%) selama tahun 2020 dan kokoh berada di puncak klasemen sebagai kontributor utama ekspor Indonesia. Hal itu menjadikan minyak sawit penopang utama ekpor Indonesia didorong oleh harga CPO yang meningkat pada semester II 2020.

Dari sektor otomotif, sektor yang memiliki 1,5 juta orang pekerja langsung dan 4,5 juta tenaga kerja tidak langsung ini menyumbang Rp 700 triliun pada PDB tahun 2019. Juga terdapat ±7.451 pabrik yang menghasilkan produk input untuk industri otomotif. Karena itu, perlu upaya mempertahankan basis sektor otomotif nasional. Program Pemulihan Ekonomi Nasional akan difokuskan untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2021 melalui berbagai percepatan yang salah satunya adalah insentif dalam bentuk pajak, diharapkan bisa jadi penyangga pertumbuhan ekonomi. 

“Untuk menstimulasi masyarakat, Pemerintah mendorong sektor otomotif dan sektor properti, yang tentu sangat berpengaruh dalam perdagangan, dengan memberikan fasilitas insentif PPnBM yang sifatnya menurun agar mampu menggairahkan konsumsi,” tegas Airlangga. 

Selanjutnya, dari sektor emas, Kinerja Ekspor Emas dan Granule tercatat ada peningkatan menjadi USD 5,280 Juta pada tahun 2020. Indonesia sebagai salah satu pemain besar emas dunia yang juga memiliki lokasi tambang emas terbesar di dunia sudah selayaknya mendapatkan leverage dari posisi tersebut. 

“Saat ini sedang dikaji pembentukan bullion bank, karena melihat potensi yang kita miliki ini dapat memberikan banyak manfaat seperti menghemat devisa bagi pemerintah, sumber pembiayaan bagi industri, diversifikasi produk bagi bank, dan return bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilir untuk meningkatkan produksi dan ekspor produk hilir dimana 19 smelter mineral telah dibangun pada tahun 2020 dan direncanakan akan terus berkembang hingga 53 smelter dibangun pada tahun 2024,” tutur Menko Perekonomian.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini Airlangga juga menyampaikan bahwa peran UMKM sangat sentral dalam perekonomian Indonesia. Tercatat 64,2 juta jumlah UMKM yang berkontribusi bagi 61% PDB. Peran ini juga menjadi potensi untuk mendorong ekspor. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada di level 15% sehingga perlu ditingkatkan. Terbuka potensi untuk ditingkatkan karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. 

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sangat diperlukan karena Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, bahkan pertumbuhannya dinilai sebagai yang tercepat dan terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Diproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD124 miliar di 2025, dimana di 2020 baru mencapai USD 44 miliar. Terlebih pada masa pandemi ini transformasi digital menjadi keharusan bukan pilihan lagi. 

“Oleh karena itu, untuk tiga tahun ke depan, Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat untuk memastikan layanan digital menjadi inklusif,” pungkas Airlangga. (ltg/iqb)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layananan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id


Bagikan di | Cetak | Unduh