Sumber ekon.go.id

Perlunya Sinergi Pemerintah dalam Membumikan Pancasila di Sektor Ekonomi

14 Feb 2020 05:26

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri yang di bawah koordinasinya mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Jakarta (13/2).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan visi Presiden Joko Widodo, yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Salah satu misi turunannya adalah membentuk “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”.

Di sisi lain, syarat pencapaiannya adalah Pancasila harus menjadi ideologi dan rumah bersama, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika.

Menko Perekonomian mengatakan, “Setiap produk kebijakan, regulasi, undang-undang harus mempunyai rasa atau mengandung ideologi Pancasila. Dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) tertanam ideologi tentang perikemanusiaan; BBM Satu Harga tentang Keadilan Sosial; Infrastruktur ada Persatuan Indonesia.”

RUU Cipta Kerja (Ciptaker), ujar Menko Airlangga, merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI dalam penyederhanaan regulasi. Proses penyusunannya berpedoman kepada asas-asas Pancasila dalam setiap bab dan pasalnya. Nilai-nilai ideologi Pancasila pun menjadi dasar dalam perumusan Peraturan Pelaksanaan (PP dan Perpres) sebagai turunan dari UU Ciptaker tersebut.

Tujuan RUU Ciptaker itu adalah menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui: kemudahan dan perlindungan UMKM dan koperasi, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta investasi pemerintah pusat dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Asas yang dianut oleh RUU Ciptaker yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dana kemandirian,” ujar Menko.

Untuk kemajuan UMKM, asas yang paling berhubungan ialah “kemudahan berusaha” yaitu proses berusaha yang sederhana, mudah dan cepat sehingga akan mampu memberdayakan UMKM yang akan dapat mempekerjakan lebih banyak pekerja di masa depan.

Lalu, asas “kebersamaan” yang akan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat. Serta, “kemandirian” yang bermaksud bahwa pemberdayaan UMKM dan koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya.

Persoalan UMKM dan koperasi ini juga yang menjadi salah satu titik tekan dari Dewan Pengarah BPIP. Try Sutrisno, selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, menuturkan bahwa perlu adanya sinergi untuk membumikan Pancasila. Apalagi untuk mewujudkan visi Presiden RI untuk “Indonesia Maju 2045”.

“Pancasila merupakan konsep ideologi yang sangat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yang sudah dipikirkan dengan matang oleh para pendiri bangsa. Demokrasi ekonomi kita juga harus sesuai Pancasila, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Contohnya adalah koperasi, sebagai salah satu institusi yang sesuai nilai Pancasila, khususnya “kesejahteraan bersama”, sehingga jangan sampai koperasi hilang dan berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) atau firma yang inti usahanya adalah mencari laba. “Terutama untuk Bumdes, haruslah berbentuk koperasi, karena dia yang akan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” imbuhnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Anggota Dewan Pengarah BPIP Syafi’i Ma’arif, dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi. (rep/iqb)


Bagikan di | Cetak | Unduh