Pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan pelayanan air minum di Indonesia. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah karena penggunaan air tanah di Kota Semarang.

Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia pada sektor yang berbeda-beda. Salah satu PSN yang ada di Jawa Tengah yakni Proyek PLTU Batang yang merupakan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia.

Miliki potensi dalam penguatan perekonomian nasional, Pemerintah terus mendorong implementasi skema Land Value Capture (LVC) di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan World Bank dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia melakukan kajian dalam rangka mengidentifikasi potensi implementasi skema LVC di Indonesia.

Pemerintah menginisiasi berbagai program ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi. Program-program tersebut anntara lain Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha/Usaha Kawasan (SMKU/SMKUK), Pengembangan Implementasi Kebijakan Building Code, Kota Tangguh Bencana, Pemanfaatan Teknologi Energi Baru Terbarukan, Proyek Satelit Multi Fungsi, khususnya di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (3T).

Jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha merupakan salah satu kunci bagi Pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional. Penyediaan jaminan tersebut telah diakomodir Pemerintah melalui penerbitan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah paradigma perizinan menjadi berbasis risiko. Implementasi dari regulasi tersebut tentu membutuhkan kesiapan berbagai pihak serta dukungan instrumen layanan yang memadai.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang telah diundangkan pada 6 April 2021.