Di tengah isu disrupsi rantai pasok global yang dialami dunia saat ini, perbaikan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) menjadi salah satu concern Pemerintah guna menjaga ekonomi nasional agar terus tumbuh. Pemerintah terus mengakselerasi peningkatan kinerja logistik nasional melalui perbaikan beberapa sasaran strategis yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sislognas.

Pemerintah berkomitmen mengembangkan subsektor hortikultura agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi daerah. Sebagai salah satu subsektor pertanian yang mempunyai potensi cukup besar, pertumbuhan hortikultura pada Q2-2022 tercatat sebesar 1,17% (yoy) yang mana lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tanaman pangan dan perkebunan.

Guna mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah, Pemerintah terus melakukan upaya untuk mendukung optimalisasi potensi perekonomian pada kawasan perbatasan. Upaya tersebut diimplementasikan Pemerintah dengan gencar melakukan pembangunan infrastruktur guna mempemudah konektivitas hingga mengembangkan UMKM untuk memberikan stimulus pada perekonomian perbatasan.

Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang efektif dan efisien menjadi salah satu penggerak utama bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, di tengah persaingan ekonomi global yang semakin tinggi, Sislognas yang berkualitas menjadi nilai tambah tersendiri bagi daya saing Indonesia di kancah perekonomian global.

Pelaporan Realisasi Ekspor dan Impor di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) pada saat ini masih ditemukan repetisi dan duplikasi. Mencermati hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah National Logistic Ecosystem (NLE) mendorong kolaborasi pihak terkait seperti NLE, Lembaga National Single Window (LNSW), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk dapat mengintegrasikan proses pelaporan realisasi ekspor dan impor.

Pengembangan infrastruktur menjadi salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan turut berimbas dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah tersebut perlu dibarengi dengan upaya monitoring oleh Pemerintah sehingga dapat memastikan tingkat pemerataan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.