Pemerintah terus melakukan langkah akselerasi untuk menciptakan birokrasi yang fleksibel dan mengambil langkah nyata dalam mempercepat proses reformasi birokrasi. Penyederhanaan jabatan struktural yang dilakukan Kementerian dan Lembaga telah mencapai 90 persen pada Februari 2021.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memberikan pengarahan dan pengendalian secara umum serta mengoordinasikan penyelesaian masalah yang timbul (debottlenecking) dalam pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Hal ini sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo terkait pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021.