Transformasi ekonomi merupakan elemen penting untuk mendorong inovasi, digitalisasi, dan nilai tambah, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, serta berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, diselenggarakan Indonesia-Australia Prosperity Expo (IAPEX) 2025 dengan tema "Unlocking Indonesia's Creative Services Export from Digital Talent to Skilled Workers" yaitu mengulik potensi ekspor jasa ekonomi kreatif dan ekonomi digital sebagai penggerak ekonomi Indonesia di Jakarta, Rabu (6/08).

Dalam upaya mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Logistik Nasional, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan peraturan tersebut.

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara nasional, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Meaningful Participation Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK) di Bandung, (23/07).

Transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi modern. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian senantiasa menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Reformasi Birokrasi, khususnya melalui percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Koperasi Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sukses menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang komprehensif dan penuh inovasi pada Senin (14/07). Acara ini disambut antusias oleh para pegawai yang ingin mengenal lebih jauh mengenai peran dan manfaat Koperasi Pegawai Kemenko Perekonomian.

Kemenko Perekonomian menyadari peran penting keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara baik (good governance). Setiap dinamika yang mengiringi perubahan organisasi juga senantiasa mendapatkan perhatian dan diwujudkan secara nyata dengan upaya berkelanjutan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).