Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima audiensi dari Tim Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuannya untuk mempelajari praktik baik yang dilakukan Kemenko Perekonomian dalam proses pengukuran IKK Tahun 2023 yang mendapat predikat Unggul. Dalam pertemuan ini, Kemenko Perekonomian menjabarkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses pengukuran IKK.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian senantiasa menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan dunia akademik dan masyarakat dalam menciptakan pasar domestik yang aman, adil, dan berdaya saing. Dengan melibatkan generasi muda dan kalangan akademisi, upaya perlindungan konsumen diharapkan akan semakin inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, telah diselenggarakan kegiatan 8th NEXT Summit 2025 dengan tema "Voyage Beyond” oleh Next Federation bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta, Kamis (25/09). Forum tersebut bertujuan mempertemukan tokoh pemerintah dan bisnis global bersama para pakar industri guna memfasilitasi dialog antarperadaban, meningkatkan kerja sama ekonomi, dan bersama-sama mengeksplorasi jalur global baru. Selain itu, NEXT Summit 2025 juga menjadi ajang promosi investasi dan perdagangan Indonesia-Tiongkok yang menitikberatkan pada Panda Bonds, infrastruktur, energi, Artificial Intelligence (Al), serta modernisasi pertanian dan keamanan pangan.

Transformasi digital di bidang kebijakan publik menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang efektif, transparan, dan berbasis data. Dalam upaya tersebut, Kemenko Perekonomian menunjukkan langkah nyata melalui penyelengaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Diseminasi Kebijakan Berbasis Bukti melalui Sistem Informasi Berbasis Web” di Bogor, Jumat (12/09).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan CNGR Advanced Material Co., Ltd., PT Eco Energy Perkasa, dan Hunan University Tiongkok secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Beasiswa Material Maju pada Program Master of Business Administration (MBA), Hunan University, Tiongkok. Acara penandatanganan tersebut berlangsung secara hybrid di Kantor CNGR Jakarta serta melalui video conference.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di tahun 2029, Pemerintah gencar menarik minat para investor, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur berkualitas mumpuni. Berdasarkan proyeksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur nasional tersebut mencapai lebih dari Rp10.303 triliun. Ketersediaan APBN/D yang terbatas mendorong perlunya peningkatan peran dari berbagai pihak, khususnya dari sektor swasta.