Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI kembali meraih penghargaan sebagai Kementerian Berpredikat Unggul dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award tahun 2025 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penghargaan tersebut diberikan secara resmi dalam acara IKK Award di Surabaya, Selasa (25/11).

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi wisatawan mancanegara (wisman) untuk mendapatkan pengembalian PPN dan PPNBM atas pembelian barang di Indonesia, Pemerintah telah menyiapkan fasilitas tax refund sebagai bagian dari implementasi Pasal 16E Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pemerintah terus memperkuat akselerasi transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Pujo Setio mewakili Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon saat memberikan keynote speech pada acara Sarasehan Vol. Il bertajuk "Youth Power: Empowering the Creative Economy with Green Digital dan Green Energy" di Politeknik Negeri Jakarta, Selasa (28/10).

Dalam upaya memperkuat tata kelola dan efektivitas pelaksanaan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berkomitmen meningkatkan kapasitas serta kompetensi pegawai sebagai bagian dari strategi mendorong kinerja terbaik bagi pembangunan perekonomian nasional.

Penguatan tata kelola di sektor ketenagalistrikan menjadi langkah krusial dalam mewujudkan kemandirian energi dan ekonomi hijau nasional. Topik ini menjadi fokus utama dalam kajian yang disusun Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM). Kajian tersebut menyoroti urgensi reformasi tata kelola sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari upaya mendukung proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Indonesia berkomitmen kuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membangun ekonomi rendah karbon yang tangguh terhadap iklim. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Majelis Umum PBB bulan September 2025 yang menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060.