Penguatan tata kelola di sektor ketenagalistrikan menjadi langkah krusial dalam mewujudkan kemandirian energi dan ekonomi hijau nasional. Topik ini menjadi fokus utama dalam kajian yang disusun Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM). Kajian tersebut menyoroti urgensi reformasi tata kelola sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari upaya mendukung proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Indonesia berkomitmen kuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membangun ekonomi rendah karbon yang tangguh terhadap iklim. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Majelis Umum PBB bulan September 2025 yang menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima audiensi dari Tim Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuannya untuk mempelajari praktik baik yang dilakukan Kemenko Perekonomian dalam proses pengukuran IKK Tahun 2023 yang mendapat predikat Unggul. Dalam pertemuan ini, Kemenko Perekonomian menjabarkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses pengukuran IKK.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian senantiasa menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan dunia akademik dan masyarakat dalam menciptakan pasar domestik yang aman, adil, dan berdaya saing. Dengan melibatkan generasi muda dan kalangan akademisi, upaya perlindungan konsumen diharapkan akan semakin inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, telah diselenggarakan kegiatan 8th NEXT Summit 2025 dengan tema "Voyage Beyond” oleh Next Federation bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta, Kamis (25/09). Forum tersebut bertujuan mempertemukan tokoh pemerintah dan bisnis global bersama para pakar industri guna memfasilitasi dialog antarperadaban, meningkatkan kerja sama ekonomi, dan bersama-sama mengeksplorasi jalur global baru. Selain itu, NEXT Summit 2025 juga menjadi ajang promosi investasi dan perdagangan Indonesia-Tiongkok yang menitikberatkan pada Panda Bonds, infrastruktur, energi, Artificial Intelligence (Al), serta modernisasi pertanian dan keamanan pangan.

Transformasi digital di bidang kebijakan publik menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang efektif, transparan, dan berbasis data. Dalam upaya tersebut, Kemenko Perekonomian menunjukkan langkah nyata melalui penyelengaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Diseminasi Kebijakan Berbasis Bukti melalui Sistem Informasi Berbasis Web” di Bogor, Jumat (12/09).