Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi berbasis teknologi sebagai fondasi menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Di tengah dinamika persaingan global yang semakin bertumpu pada inovasi dan penguasaan teknologi tinggi, pengembangan talenta nasional menjadi kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pelaku utama dalam rantai ni lai industri strategis dunia.
Momentum Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat nilai spiritual sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dalam rangka menyambut bulan suci tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan kegiatan Semarak Ramadan yang meliputi berbagai kegiatan menarik, seperti Bazar Produk UMKM, Sembako Murah, Lomba bagi pegawai, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada kategori investment grade 'BBB'. Sejalan dengan hasil penilaian tersebut, terdapat pula revisi outlook dari Stable menjadi Negative. Pemerintah mencatat keseluruhan hasil penilaian ini dan memandangnya sebagai momentum untuk semakin memperkuat konsistensi kebijakan ekonomi serta mengakselerasi agenda reformasi struktural yang sedang berjalan.
Pemerintah menegaskan optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan ketidakpastian global. Hal ini didukung fundamental yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39% (yoy) pada Q4-2025, menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20. Aktivitas sektor riil dan konsumsi juga kuat, tercermin dari PMI manufaktur yang berada pada level ekspansif 53,8 pada Februari 2026, Indeks Keyakinan Konsumen di level 127 pada Januari 2026, yang menunjukkan optimisme, serta pertumbuhan penjualan riil sebesar 7,9% (yoy).
Untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tahun 2030, dunia membutuhkan investasi tahunan sekitar USD4-USD7 triliun, namun sebagian besar investasi itu harus “cerdas” dan “ramah lingkungan”. Oleh karena itu, “digitalisasi” dan “keberlanjutan” bukan lagi jalur paralel, melainkan telah menyatu. Saat ini, Indonesia menjadi laboratorium aktif untuk inovasi yang berbasis digitalisasi dan keberlanjutan tersebut.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi dalam setiap perjanjian dagang, termasuk terkait aspek halal yang berlandaskan perlindungan konsumen, kepastian usaha, dan penguatan daya saing industri.