98% regulasi terkait Paket Kebijakan Ekonomi telah rampung dibahas. Total 98% regulasi tersebut sebanyak 200 peraturan, terdiri dari 48 peraturan tingkat Presidensial dan 152 peraturan tingkat Kementerian /Lembaga.

Jakarta - Pemerintah dipastikan segera memperbaiki beberapa regulasi program kredit usaha rakyat. Usaha ini dilakukan agar penyaluran KUR bisa lebih terarah dan tepat sasaran.

We value both the European Union and the United Kingdom highly as economic partners. As the World Bank pointed out in its second-quarter 2016 economic quarterly on Indonesia, Indonesia is in a relatively resilient economic position. Nevertheless, we will monitor the situation closely in coming days. We will maintain open communication with policy makers around the region, and look forward to working closely with policy makers around the region as appropriate.

Percepatan penyiapan proyek infrastruktur prioritas seringkali terkendala proses pengadaan barang dan jasa. Untuk menyiasati kendala tersebut, perlu adanya ketentuan tentang mekanisme pengadaan melalui Panel Konsultan, di samping mengadopsi pasal-pasal percepatan pengadaan yang diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

Kelompok Kerja Kampanye dan Diseminasi Paket Kebijakan Ekonomi (Pokja I) akan membuat dan menyebarluaskan konten paket deregulasi ke dalam beberapa versi bahasa. Materi berbahasa asing ini bisa menjadi bahan bagi kedutaan RI di luar negeri ketika bertemu dengan dunia usaha di negara tempat mereka bertugas.

Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal antara Pemerintah dan penanam modal. RPP ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum dalam kemudahan berusaha dan penanaman modal di Indonesia.