Dampak kebijakan deregulasi terhadap investasi dan kebangkitan industri belum terlihat dalam jangka pendek. Karena itu kebijakan deregulasi harus terus dijalankan dengan konsisten dan berlanjut, agar target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3% bisa tercapai. Untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan deregulasi diarahkan juga pada peningkatan peran sektor ekspor UMKM, industri baru sebagai new stars, pariwisata, dan jasa logistik serta menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini sangat penting karena ada kaitannya dengan program pencegahan kebakaran hutan.

Jakarta 9 Juni 2016 –  Presiden Joko Widodo menyatakan perjanjian enam proyek besar yang ditandatangani hari ini merupakan bukti nyata pemerintah dalam memenuhi kepentingan rakyat. Presiden berharap proses ini tidak berhenti pada seremonial penandatanganan perjanjian namun perlu dirampungkan sesuai target.

Pemerintah mengambil beberapa kebijakan terhadap pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mempertahankan dan meningkatkan kembali Batam sebagai tujuan investasi yang menarik. Karena itu perlu adanya kesepahaman dan kerjasama semua pihak, khususnya BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam terkait hal tersebut.

Dalam situasi ketika perkembangan teknologi informasi bergerak begitu cepat, kita tidak boleh berhenti hanya dengan menjadi pemakai saja. Kita harus bisa menyiapkan infrastruktur untuk mendorong lahirnya lahirnya bisnis-bisnis pemula (start up). Karena itu, pemerintah akan segera meluncurkan roadmap ecommerce. "Di situlah peran pemerintah dalam mendorong lahirnya pelaku-pelaku bisnis kecil menengah. Meski tingkat kegagalannya cukup tinggi, tapi bagi yang berhasil, dia akan dengan cepat bisa mengkapitalisasi usahanya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan kunci pada acara Indonesia Broadcasting Expo (IBX) 2016, 21 Oktober 2016 di Jakarta.

Dari Paket Kebijakan Ekonomi I hingga XII yang sudah dikeluarkan pemerintah, masih terdapat 7 (tujuh) peraturan yang statusnya belum selesai dan tidak ada kemajuan hingga Selasa, 31 Mei 2016. Dua peraturan yang sebelumnya juga berstatus belum selesai, yakni Peraturan Pemerintah tentang Insentif PPh Pasal 21 untuk Karyawan Industri Padat Karya dan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estate Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu, telah selesai dibahas pada 29 Mei lalu. Kedua peraturan yang menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu ini tinggal menunggu hasil harmonisasi peraturan dari Kemenkumham.