Upaya pemberantasan, atau tepatnya pencegahankorupsi,bisa dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, menciptakan good governance. Kedua, pengawasan, dan ketiga penegakan hukum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan hal itu saat mencanangkan Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/4), di Jakarta.

Jerman menyambut baik berbagai peluang kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Ada beberapa tema utama yang dijajaki untuk peningkatan kerjasama antara lain deforestasi, pengembangan energi baru terbarukan, pertanian dan perdagangan pangan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berusaha mempercepat laju roda perekonomian nasonal. “Di tengah perekonomian global yang masih lesu, Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3).

Palu – Walikota Palu Hidayat menegaskan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu berjalan tepat waktu. Berbagai regulasi dan administrasi pendukung KEK Palu tengah dituntaskan secara optimal. Meski demikian, Pemerintah Kota Palu berharap penuh pada dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat perwujudan KEK Palu.

Pada hari ini, Kamis, (24/3), rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memutuskan untuk meninjau harga BBM, harga LPG dan inisiasi cadangan minyak dan gas strategis. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Utama PT. Pertamina Dwi Soetjipto.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sepakat tentang tipe rel Light Rail Transit (LRT) yang dibangun di DKI Jakartamenggunakan standard gauge. Pemerintah pusat,dalam hal ini Kementerian Perhubungan,akan membangun rel kereta api di luar DKI Jakarta.Di wilayah DKI, pembangunan rel menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.