Pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui beberapa langkah, antara lain: sertifikasi tanah rakyat, logistik dari desa ke kota, e-commerce, finansial inclusion, dana desa, dan pembangunan pasar dan gudang.Beberapa kendala terkait ekonomi kerakyatan seperti strategi dan kebijakan sertifikasi tanah rakyat yang ada masih bersifat sporadis dan parsial, menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasiyang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution(28/02) di Jakarta.

Bitung merupakan satu dari dua pelabuhan simpul laut internasional (International Hub Seaport, IHP) berdasarkan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). “Oleh sebab itu pemerintah ingin mempercepat realisasi Bitung sebagai simpul kegiatan ekspor produk di wilayah Indonesia Timur,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (25/2).

Untuk mewujudkan Pelabuhan Bitung sebagai International Hub Sea Port (IHP), perlu adanya kebijakan menyeluruh yang harus dilaksanakan dengan cepat. Kebijakan itu setidaknya meliputi pengembangan pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya, industri, pengembangan ekspor impor komoditas, dan peningkatan kapasitas SDM logistik.

Dalam rangka penciptaan wirausaha baru yang ditargetkan 1 juta wirausaha baru yang berdaya saing pada tahun 2019 menurut RPJMN 2015-2019, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang memudahkan untuk berusaha. Wirausaha merupakan agen perubahan yang vital dalam penciptaan model bisnis dan industri baru, pengembangan produk dan jasa baru maupun implementasi metode produksi yang efisien.

Pemerintah memprioritaskan pembenahan manajemen irigasi di berbagai daerah yang diharapkan dapat memperkuat proses kedaulatan pangan di Indonesia. Belum optimalnya manfaat jaringan irigasi utama yang telah terbangun memerlukan pembangunan jaringan primer, sekunder dan tersier untuk mencetak sawah. Revitalisasi irigasi ini beriorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi yang efektif dan efisien.

“Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, jagung dan kedelai. Untuk itulah pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengamankan harga di tingkat produsen dan konsumen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kamis (18/2).